Rapat Terbatas Prabowo Dorong Penyelesaian 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
Pada Kamis malam, 6 November 2025, Presiden Joko Widodo – yang kerap dipanggil Prabowo Subianto sejak reshuffle kabinet – memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta. Fokus utama rapat: mempercepat 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi hampir Rp600 triliun agar dapat rampung tahun ini. Langkah ini diharapkan menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi nasional dan substitusi impor strategis.
Daftar 18 Proyek Hilirisasi dan Status Pra-FS
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberi penjelasan bahwa ke-18 proyek tersebut telah melewati tahap Pra-Feasibility Study (Pra-FS) dan siap memasuki tahap pra-konstruksi. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai sektor strategis Indonesia:
- Hilirisasi Pertambangan Minerba: pembangunan smelter nikel dan tembaga di Sulawesi dan Jawa.
- Hilirisasi Batubara: pabrik Dimethyl Ether (DME) untuk substitusi LPG impor.
- Hilirisasi Perikanan: pabrik pengolahan ikan jadi produk beku dan tepung ikan di Sumatra Utara dan Maluku.
- Hilirisasi Pertanian: pabrik pengolahan kelapa sawit jadi biodiesel dan oleokimia di Riau dan Kalimantan Barat.
- Hilirisasi Petrokimia: kilang nafta crackers petrokimia di Banten (LCI Cilegon).
Nilai total investasi hampir mencapai Rp600 triliun. Semuanya ditargetkan selesai dan siap konstruksi sebelum akhir tahun 2025, agar pembangunan lapangan dapat dimulai pada kuartal I–II 2026.
Dampak Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Prabowo menekankan bahwa percepatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional:
- Penciptaan lapangan kerja: diperkirakan menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja langsung dan tidak langsung.
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi: investasi besar mendorong pertumbuhan daerah dan nasional.
- Substitusi impor: produk hasil hilirisasi menggantikan barang olahan impor seperti LPG, oleokimia, dan petrokimia.
- Peningkatan nilai tambah: komoditas mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi, meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan tambang.
Dengan nilai agregat hampir Rp600 triliun, setiap rupiah investasi diproyeksi melipatgandakan dampaknya hingga tiga kali di ekosistem ekonomi lokal.
Fokus pada Energi Terbarukan dan Substitusi LPG
Dalam pertemuan, Presiden juga menyoroti kebutuhan diversifikasi energi, khususnya untuk menggantikan LPG impor sebesar 1,2 juta ton per tahun. Menteri ESDM menjelaskan langkah strategis:
- Pembangunan pabrik DME (Dimethyl Ether) – gas sintetis pengganti LPG yang diproduksi dari batubara, memanfaatkan sumber daya domestik.
- Pengembangan kilang minyak nasional – kilang baru akan diresmikan 10 November 2025 untuk menekan impor BBM.
- Pemanfaatan gasifikasi batubara – teknologi gasifikasi untuk produksi bahan bakar dan bahan baku industri kimia.
Prabowo menegaskan pentingnya kecepatan eksekusi: “Konsumsi LPG kita 1,2 juta ton, tetapi pada 2026 diperkirakan melonjak mendekati 10 juta ton. Kita tidak bisa terlambat,” ujarnya.
Koordinasi Antarlembaga dan Badan Investasi
Rapat mengundang pihak Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (Danantara) dan Dirut PT Freeport Indonesia untuk memastikan kesiapan pendanaan dan kontraktor. Langkah koordinasi meliputi:
- Penetapan kerangka waktu setiap proyek hingga Desember 2025.
- Penentuan mekanisme pembiayaan melalui skema APBN, PMN, dan investasi swasta.
- Evaluasi kesesuaian regulasi untuk mempermudah perizinan dan insentif fiskal.
Dengan sinergi antarlembaga, Presiden ingin memastikan seluruh hambatan regulasi, teknis, dan pendanaan dapat diatasi sebelum batas akhir tahun.
Tahapan Implementasi ke Lapangan
Setelah Pra-FS selesai, fase berikutnya meliputi:
- Detail Engineering Design (DED) dan analisis lingkungan (AMDAL).
- Penunjukan kontraktor untuk pekerjaan sipil, mekanikal, dan elektrikal.
- Pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, jaringan listrik, dan pelabuhan.
- Mobilisasi tenaga kerja lokal dan asing sesuai kebutuhan teknologi.
Bahlil menargetkan groundbreaking lapangan pada kuartal I–II 2026, sehingga produksi komersial dapat berlangsung pada 2027–2028.
Langkah Antisipasi Risiko dan Pengawasan Proyek
Untuk meminimalisir risiko keterlambatan, pemerintah menyiapkan:
- Tim Pengawas Khusus dipimpin oleh Sekretaris Kabinet untuk memantau progres mingguan.
- Sistem pelaporan real-time berbasis digital untuk memudahkan evaluasi dan perbaikan cepat.
- Insentif percepatan berupa tax holiday dan percepatan perizinan bagi proyek yang tepat waktu.
Dengan pengawasan ketat dan insentif tepat, Presidensi ingin memastikan seluruh proyek hilirisasi berkontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia.