Pramono Bongkar: Jakarta Barat Punya Jumlah RW Kumuh Terbanyak — Ini Daerah yang Bakal Jadi Prioritas Perbaikan

Jakarta Barat Punya Jumlah RW Kumuh Terbanyak: Data, Penyebab, dan Prioritas Penanganan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa wilayah dengan jumlah Rukun Warga (RW) kumuh terbanyak saat ini adalah Jakarta Barat, diikuti oleh Jakarta Utara. Pernyataan itu disampaikan di Balai Kota pada Rabu, 6 Mei 2026, sebagai bagian dari evaluasi progres penanganan permukiman kumuh yang dilakukan Pemprov DKI. Meski terjadi penurunan signifikan dibandingkan 2017, masalah permukiman kumuh tetap menjadi fokus utama karena berkaitan erat dengan kualitas hidup, kesehatan publik, dan ketahanan sosial kota.

Angka dan tren: kemajuan tapi masih ada PR besar

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip, jumlah RW kumuh di Jakarta kini tercatat sebanyak 211 RW, turun dari 445 RW pada 2017. Penurunan hampir 52 persen ini menjadi indikator positif yang diapresiasi Pemprov. Namun Pramono sendiri menolak mengklaim seluruh keberhasilan sebagai buah dari kebijakan pemerintah semata dan menegaskan kondisi lapangan yang kompleks turut memengaruhi hasil tersebut.

Di mana titik‑titik kritisnya?

Pramono menyebutkan bahwa RW kumuh tersebar hampir di seluruh kelurahan, namun konsentrasi tertinggi berada di Jakarta Barat—sebuah wilayah yang secara historis menampung banyak permukiman padat penduduk dan area permukiman informal. Contoh area yang disebut adalah Tambora, yang kerap menjadi sorotan terkait kepadatan hunian dan kondisi sanitasi. Jakarta Utara berada di posisi kedua, yang dipengaruhi faktor seperti permukiman pesisir, risiko banjir, dan infrastruktur dasar yang belum memadai.

Penyebab kompleks di balik kumuhnya RW

Kepadatan penduduk tinggi dan migrasi penduduk dari luar daerah yang mencari pekerjaan di ibu kota.

Terbatasnya akses ke perumahan terjangkau sehingga warga cenderung menempati lahan informal atau hunian dengan layanan publik minim.

Infrastruktur dasar yang tidak memadai: drainase, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah.

Risiko lingkungan seperti banjir rob di wilayah pesisir dan daerah rendah yang memperburuk kondisi permukiman.

Masalah‑masalah ini saling terkait dan memerlukan pendekatan multisektoral untuk diselesaikan.

Apa yang sudah dilakukan dan fokus penanganan ke depan?

Pramono menyatakan bahwa meskipun ada penurunan jumlah RW kumuh, Pemprov DKI masih akan memprioritaskan intervensi di wilayah yang paling terdampak, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Langkah‑langkah yang disiapkan antara lain:

Penurunan risiko lewat perbaikan infrastruktur dasar (drainase, sanitasi, jaringan air bersih).

Penyediaan alternatif hunian yang lebih layak dan program relokasi terencana jika diperlukan.

Pemberdayaan komunitas lokal agar warga turut menjadi bagian dari solusi—misalnya program gotong royong terstruktur dan pelibatan LSM lokal.

Upaya lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyinergikan program perumahan, tata ruang, dan penanganan lingkungan.

Dinamika pengurangan angka kumuh: faktor yang mendukung

Penurunan dari 445 RW ke 211 RW selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kombinasi kebijakan, program lapangan, dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Faktor‑faktor yang berkontribusi antara lain program perbaikan permukiman, pembangunan infrastruktur skala mikro, serta dukungan pendanaan lokal dan pusat untuk proyek‑proyek perumahan. Meski begitu, data juga memperlihatkan bahwa penanganan memerlukan pendekatan berkelanjutan mengingat mekanisme urbanisasi dan tekanan kebutuhan hunian terus berlangsung.

Dampak sosial dan ekonomi jika persoalan kumuh tak ditangani optimal

Kesehatan masyarakat terancam: sanitasi buruk meningkatkan risiko penyakit menular.

Produktivitas ekonomi menurun: kondisi hunian yang buruk berdampak pada kualitas hidup dan kemampuan bekerja.

Resiko bencana meningkat: permukiman di area rawan banjir mengalami kerusakan berulang.

Kesenjangan sosial menguat jika akses layanan dasar tidak merata.

Rekomendasi langkah strategis yang dapat dipercepat

Gerak cepat perbaikan drainase dan pengelolaan air di RW prioritas untuk mengurangi risiko banjir dan penyakit.

Peningkatan program perumahan terjangkau yang melibatkan sektor swasta dalam skema‑skema kemitraan publik‑swasta.

Pendekatan berbasis komunitas: turut sertakan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan agar solusi lebih tepat guna.

Pemutakhiran data dan pemetaan terpadu agar kebijakan yang dikembangkan berbasis bukti dan bisa dipantau kemajuannya secara real time.

Bagaimana masyarakat bisa berperan?

Peran masyarakat lokal sangat penting. Selain partisipasi dalam gotong royong dan menjaga lingkungan, warga dapat berkontribusi lewat:

Pelaporan area yang membutuhkan perhatian kepada kelurahan atau kecamatan.

Mengikuti program pelatihan dan pemberdayaan yang disediakan pemerintah atau LSM.

Bergotong royong dalam kegiatan kebersihan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Poin perhatian untuk Pemprov dan warga Jakarta

Penurunan jumlah RW kumuh adalah kabar baik, namun bukan akhir dari perjuangan. Konsentrasi kasus di Jakarta Barat dan Utara menuntut intervensi cepat dan tepat karena dampaknya menyentuh aspek kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga. Sinergi antarlembaga, peningkatan anggaran berbasis kebutuhan lapangan, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci agar penanganan permukiman kumuh tidak hanya bersifat temporer tetapi memberikan perubahan jangka panjang.