Kemarahan warga Grogol, Jakarta Barat, memuncak akibat kemacetan parah yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan Flyover Latumenten. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menerima banyak keluhan hingga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Temuan lapangan menunjukkan adanya penyempitan jalan yang drastis, titik berhenti angkot yang rawan memicu antrean, serta perlintasan kendaraan besar yang memperparah kondisi arus lalu lintas.
Temuan lapangan: dari tiga lajur jadi satu lajur aktif
Saat sidak, Kenneth mencatat bahwa Jalan Latumenten yang semula memiliki tiga lajur kini tersisa hanya satu lajur aktif akibat penutupan sebagian badan jalan untuk keperluan konstruksi. Penyempitan ekstrem ini berakibat pada antrean panjang pada jam sibuk pagi dan sore, sehingga mobilitas warga terganggu dan waktu tempuh meningkat tajam.
Selain itu, lokasi titik pemberhentian angkutan kota JakLingko yang berada persis setelah perlintasan kereta menjadi faktor pemicu bottleneck. Angkot yang berhenti menurunkan dan menaikkan penumpang di titik tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas yang sudah tereduksi kapasitasnya.
Kendaraan besar masih melintas: truk kontainer dan bus menambah beban
Kenneth menyoroti adanya truk kontainer dan bus berukuran besar yang tetap melewati ruas jalan yang kini sempit. Kehadiran kendaraan besar di jalur yang sebelumnya multi‑lajur, sekarang semakin menyulitkan manuver kendaraan lain, memperpanjang antrean, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Menurutnya, selama masa konstruksi seharusnya kendaraan berat dialihkan ke jalur alternatif untuk mengurangi beban di titik proyek.
Tuntutan solusi cepat: pengaturan lalu lintas dan relokasi titik berhenti
Politikus tersebut mendesak Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah konkret. Beberapa rekomendasi yang diutarakan antara lain:
Proyek strategis tak boleh korbankan kenyamanan warga
Kendati pembangunan flyover bertujuan jangka panjang untuk mereduksi kemacetan akibat perlintasan kereta, Kenneth menegaskan bahwa pelaksanaan proyek tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan warga sehari‑hari. Dia menekankan pentingnya perencanaan manajemen lalu lintas yang matang sebelum dan selama pekerjaan konstruksi agar dampak negatif pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga diminimalkan.
Aspek komunikasi publik dan antisipasi masalah
Salah satu masalah yang muncul dari keluhan warga adalah kurangnya sosialisasi dan antisipasi. Warga kerap terkejut dengan perubahan alur dan penutupan lajur yang mendadak tanpa signage dan informasi yang cukup. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih baik dari pihak kontraktor dan dinas terkait, termasuk pemasangan rambu alternatif, tanda petunjuk, serta pemberitahuan jadwal kerja yang jelas.
Perlu sinergi instansi: Dinas Perhubungan, kontraktor, dan kepolisian
Penyelesaian persoalan ini menuntut koordinasi antarinstansi. Dinas Perhubungan perlu segera melakukan kajian teknis untuk penempatan bus stop dan rekayasa lalu lintas sementara. Kepolisian lalu lintas harus siap melakukan pengaturan arus di lapangan, sementara kontraktor wajib memastikan area kerja aman dan tidak menimbulkan hambatan yang berlebihan.
Potensi dampak ekonomi lokal jika kemacetan berlanjut
Jika tidak segera diatasi, kemacetan berkepanjangan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi lokal: pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, dan pekerja harian akan menghadapi penurunan aksesibilitas dan peningkatan biaya transportasi. Oleh karena itu, solusi teknis harus diprioritaskan agar proyek strategis memberi manfaat tanpa menimbulkan biaya sosial berlebih bagi masyarakat sekitar.
Komitmen pengawasan: Kenneth akan terus kawal proyek
Kenneth mengaku akan terus mengawal perkembangan proyek hingga benar‑benar memberi manfaat bagi warga. Ia menegaskan akan memantau implementasi langkah penanganan yang diminta dan memastikan Dinas Perhubungan serta pihak pelaksana bekerja cepat. “Kalau bisa diantisipasi sekarang, kenapa harus tunggu makin parah?” tegasnya.
Apa yang diharapkan warga dalam jangka pendek
Kasus Flyover Latumenten ini menjadi pengingat bahwa proyek infrastruktur besar memerlukan manajemen dampak yang matang. Perencanaan sistem buka‑tutup lajur, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi lintas dinas adalah kunci agar pembangunan berjalan lancar tanpa merugikan warga yang melintas setiap hari.