Putusan Pengosongan Hotel Sultan Bikin Geger: Ini Dampak Hukum dan Ekonomi yang Wajib Anda Tahu

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pengosongan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kawasan Hotel Sultan menimbulkan kontroversi. Keputusan tercantum pada nomor perkara 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst dan menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan hak atas tanah, investasi, serta kepastian hukum yang menjadi fondasi iklim usaha di Indonesia.

Garis besar putusan dan klaim pihak pengelola

Pengadilan memutuskan agar lahan eks HGB yang selama ini digunakan untuk kawasan Hotel Sultan dikosongkan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa pengosongan seharusnya baru dapat dilaksanakan apabila status hak atas tanah telah dipastikan secara jelas oleh pengadilan. Menurut pihak pengelola, PT Indobuildco memperoleh hak atas lahan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tahun 1972 dan sertifikat HGB yang kemudian dipecah menjadi beberapa nomor HGB, serta HGB tersebut sempat diperpanjang pada 2002.

PT Indobuildco menegaskan bangunan Hotel Sultan didirikan atas lahan negara dengan status HGB, bukan HPL.

Selama 50 tahun, perusahaan mengklaim telah membiayai pembangunan sepenuhnya, membayar pajak, dan menjadi penopang ekonomi bagi ribuan pekerja serta mitra usaha.

Perusahaan menganggap pelaksanaan pengosongan sebelum kejelasan status hak berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan merusak iklim investasi.

Argumen hukum pengelola: kepastian hak dan upaya hukum

Kuasa hukum mempertanyakan eksekusi putusan tanpa adanya kepastian final mengenai status kepemilikan tanah. Mereka menegaskan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk mempertahankan hak dan aset perusahaan.

Argumen dasar: adanya SK Mendagri 1972 dan sertifikat HGB (termasuk perpanjangan) yang menjadi bukti administrasi kepemilikan oleh perusahaan.

Dampak potensial: pengosongan mendadak bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi pekerja, mitra usaha, dan pelaku sektor pariwisata di sekitar kawasan.

Implikasi bagi iklim investasi dan kepastian hukum

Kasus ini menyoroti masalah mendasar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia: bagaimana memastikan kepastian hak sekaligus menegakkan putusan pengadilan. Jika pelaksanaannya dirasa tergesa-gesa oleh sebagian pihak, potensi dampak terhadap kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, menjadi nyata.

Ketidakpastian hukum dapat membuat pelaku usaha ragu melakukan investasi jangka panjang.

Peningkatan sengketa pertanahan berulang kali menguras sumber daya dan menciptakan biaya sosial-ekonomi yang besar.

Perlu mekanisme penyelesaian yang transparan dan menghormati proses hukum administratif serta putusan pengadilan.

Dinamika sosial‑ekonomi di balik gedung bersejarah

Hotel Sultan bukan sekadar bangunan: ia menyerap tenaga kerja, menjadi pusat kegiatan ekonomi, dan punya nilai sejarah urban. Pengosongan lahan otomatis menimbulkan persoalan sosial — karyawan, usaha kecil mitra hotel, dan aktivitas pariwisata yang bergantung pada keberlangsungan operasional hotel berpotensi terdampak signifikan.

Dampak pada karyawan: resiko PHK atau penempatan tenaga kerja yang terganggu bila operasional hotel terhenti mendadak.

Dampak pada mitra usaha lokal: pemasok, layanan kebersihan, transportasi, katering dan UMKM yang bergantung pada aliran tamu akan menghadapi penurunan penghasilan.

Jalan hukum dan opsi penyelesaian

Pihak pengelola menyatakan akan menempuh upaya hukum, yang bisa meliputi gugatan banding atau upaya hukum luar biasa jika tersedia. Sementara itu, alternatif penyelesaian yang sering direkomendasikan dalam kasus serupa melibatkan negosiasi penyelesaian administrasi, verifikasi dokumen historis kepemilikan, atau mediasi yang melibatkan pihak berwenang terkait.

Banding: menantang aspek substansi atau prosedural dari putusan PN Jakarta Pusat.

Mediasi: membuka peluang penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan pemilik, pekerja, dan masyarakat lokal.

Verifikasi administratif: klarifikasi dokumen HGB dan catatan arsip terkait SK Mendagri 1972 serta perpanjangan yang diklaim perusahaan.

Peran pemerintah dan pengadilan di mata publik

Kasus ini juga menjadi sorotan bagaimana pengadilan dan aparat pemerintahan terkait menjalankan perannya. Di satu sisi, pengadilan memutuskan berdasarkan bukti yang diajukan; di sisi lain, eksekusi keputusan harus mempertimbangkan aspek teknis administrasi pertanahan dan stabilitas sosial. Masyarakat melihat perlunya transparansi dan kepastian langkah untuk menghindari ketegangan berkepanjangan.

Pertanyaan kunci yang perlu jawaban

Apakah terdapat inkonsistensi antara dokumen HGB yang diklaim PT Indobuildco dan data pertanahan nasional yang menjadi dasar putusan?

Bagaimana skenario administratif serta perlindungan bagi pekerja dan mitra usaha jika pengosongan dilaksanakan segera?

Adakah mekanisme pemulihan atau kompensasi yang dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak sosial‑ekonomi?

Kasus Hotel Sultan menjadi contoh nyata kompleksitas sengketa pertanahan di Indonesia: tumpang tindih regulasi, warisan dokumen historis, kepentingan ekonomi dan sosial. Proses hukum selanjutnya dan strategi penyelesaian yang dipilih akan menentukan tidak hanya nasib sebuah properti bersejarah, tetapi juga ukuran kepastian hukum dan kapasitas negara dalam menyeimbangkan keadilan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.