WartaExpress

Reklamasi Pulau Pari Picu Demontrasi Besar: Legislator PDIP Bongkar Ancaman Kerusakan Ekosistem!

Proyek reklamasi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, kembali memicu gelombang protes warga dan aktivis lingkungan. Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan kepada swasta dianggap mengancam ekosistem pesisir dan terumbu karang di kawasan wisata itu. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman dari Fraksi PDI Perjuangan, secara tegas menyoroti dampak negatif reklamasi yang sulit dipulihkan.

Kerusakan Ekosistem Laut Pulau Pari

Menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG) per Desember 2024, Indonesia memiliki lebih dari 17.300 pulau dengan ekosistem laut yang beragam. Pulau Pari dikenal dengan perairan jernih, padang lamun, dan terumbu karang yang menjadi habitat ikan-ikan kecil. Reklamasi berpotensi merusak:

Aksi Warga dan Aktivis di KKP

Ratusan warga Pulau Pari bersama sejumlah LSM melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu, 8 Oktober 2025. Mereka menuntut pencabutan izin PKKPRL karena:

Sorotan Legislator PDIP

Alex Indra Lukman menyatakan dalam pernyataan tertulis pada Jumat (10/10) bahwa setiap reklamasi memerlukan kerangka keberlanjutan laut. Ia mengingatkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—pertumbuhan inklusif, pemerataan pembangunan, dan pelestarian alam—harus dijadikan pedoman. Beberapa poin kritikan Alex:

Alternatif Pengembangan Pariwisata

Daripada reklamasi, Alex menyarankan pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis konservasi:

Langkah Pemerintah dan KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta meninjau ulang izin PKKPRL dan memperketat pengawasan pelaksanaan reklamasi. Beberapa langkah yang disarankan:

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Pulau Pari memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata minat khusus, namun keberlanjutan lingkungan laut harus dijaga. Warga dan penyelam dapat terlibat:

Ancaman Jangka Panjang bagi Kepulauan Seribu

Reklamasi tanpa mitigasi ekosistem berisiko memicu:

Dengan sorotan legislator dan aksi warga, proyek reklamasi Pulau Pari menjadi ujian penting bagi kebijakan kelautan nasional. Keputusan selanjutnya dari KKP akan menentukan apakah Pulau Pari dapat tumbuh sebagai destinasi berkelanjutan atau justru kehilangan pesonanya akibat kerusakan lingkungan.

Exit mobile version