Latar Belakang Reshuffle dan Harapan Baru
Pada Selasa malam, Presiden Prabowo Subianto resmi melaksanakan reshuffle kabinet dengan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Keputusan ini disambut antusias oleh berbagai kalangan, termasuk dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan optimisme bahwa perombakan kabinet ini akan menyuntikkan energi baru ke sektor riil dan memperkuat stabilitas makroekonomi nasional.
Penajaman Prioritas Kebijakan Makro
Saleh Husin menekankan bahwa penunjukan Menteri Keuangan baru sebaiknya diikuti dengan penajaman prioritas kebijakan fiskal, terutama dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, inflasi, dan suku bunga. Ia menyampaikan:
- “Transisi kepemimpinan ini harus menjamin kesinambungan kebijakan makro agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.”
- “Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperjelas peta jalan fiskal jangka pendek dan menengah untuk menjawab tantangan ekonomi global.”
Dengan demikian, dunia usaha — khususnya industri manufaktur dan pengolahan — mendapatkan kejelasan arah kebijakan yang krusial untuk merencanakan investasi dan ekspansi usaha.
Penguatan Sinergi Fiskal dan Sektor Riil
Menurut Saleh, reshuffle ini memberi momentum baru untuk mempererat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi. Sinergi yang lebih erat akan memungkinkan:
- Penyusunan insentif fiskal yang langsung menstimulus pertumbuhan industri pengolahan.
- Pemberian keringanan pajak investasi baru dan pemangkasan bea masuk bahan baku strategis.
- Peningkatan efektivitas belanja negara pada program vokasi dan riset teknologi industri.
Saleh menambahkan bahwa kebijakan fiskal harus bersifat pro-pertumbuhan, tanpa mengesampingkan keberlanjutan anggaran jangka menengah.
Reformasi Struktural: Perpajakan dan Belanja Produktif
Reformasi struktural menjadi kata kunci dalam pernyataan Saleh Husin. Ia mengusulkan dua fokus utama:
- Sistem Perpajakan yang Adil dan Sederhana
– Penyederhanaan tarif dan basis pajak untuk mengurangi beban administratif.
– Peningkatan kepatuhan sukarela melalui insentif digital dan transparansi data. - Efisiensi Belanja Negara pada Sektor Strategis
– Pengalihan anggaran dari belanja rutin non-produktif ke infrastruktur logistik dan energi terbarukan.
– Peningkatan alokasi untuk pelatihan vokasi, riset industri, dan pendampingan UMKM di sektor manufaktur.
Langkah ini dianggap vital agar dampak fiskal tidak hanya terlihat pada angka makro, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kerja dan ketahanan rantai pasok domestik.
Peran Birokrasi dan Manajemen APBN
Saleh menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa poin yang ia sampaikan antara lain:
- Memperpendek rantai persetujuan belanja dengan memperkuat sistem e-budgeting dan audit internal.
- Meningkatkan keterpaduan data antara Kementerian Keuangan dengan lembaga teknis untuk evaluasi kinerja program secara real-time.
- Mengimplementasikan key performance indicators (KPI) bagi pejabat pengelola anggaran yang terkait dengan output dan outcome program.
Dengan birokrasi yang lebih responsif, keputusan belanja pemerintah diharapkan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha tanpa menimbulkan perdebatan panjang.
Dialog Terbuka antara Pemerintah dan Dunia Usaha
Dalam pernyataannya, Saleh juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berbasis data antara Kementerian Keuangan dan asosiasi pelaku industri seperti Kadin maupun Apindo. Beberapa rekomendasi konkret yang disampaikan mencakup:
- Pendirian forum konsultasi rutin untuk membahas isu fiskal dan regulasi yang berdampak pada industri.
- Penggunaan dashboard publik yang memperlihatkan rencana dan realisasi kebijakan fiskal dalam sepekan atau sebulan terakhir.
- Pemberian kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan studi kasus dan data lapangan terkait hambatan investasi.
Model dialog semacam ini diharapkan dapat mengurangi potensi distorsi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri terhadap pemerintah.
Prospek Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja
Saleh Husin optimis bahwa dengan revitalisasi kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang konsisten, pertumbuhan sektor riil dapat terakselerasi. Ia memprediksi:
- Industri manufaktur akan tumbuh di kisaran 5–6% per tahun dalam dua tahun ke depan.
- Penciptaan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan logistik dapat mencapai 1,2 juta unit.
- Rasio investasi terhadap PDB (gross fixed capital formation) dapat meningkat mendekati 35% pada 2026.
Angka-angka tersebut menjadi indikator penting bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar pergantian wajah, tetapi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.