Sidang Chromebook Memanas: Ahli Minta Keterangan Saksi Daring Tak Boleh Dianggap Bukti Utama — Kenapa?

Pemeriksaan saksi secara daring dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek kembali memicu perdebatan hukum dan etik. Dalam sidang yang menghadirkan tiga saksi dari Google Asia Pasifik melalui sambungan video dari Singapura, muncul pertanyaan penting: apakah keterangan saksi jarak jauh itu seharusnya mendapat bobot penuh sebagai alat bukti di muka pengadilan? Sebagian pengamat hukum dan tokoh advokat teknologi menilai prosedur tersebut bermasalah dan berpotensi mengurangi nilai pembuktian keterangan saksi. Berikut ulasan lengkap tentang aspek hukum, risiko praktis, dan implikasi bagi proses peradilan di Indonesia.

Bagaimana sidang pemeriksaan saksi daring berlangsung

Pada salah satu sidang terakhir perkara Chromebook, mantan Mendikbudristek menghadirkan tiga saksi dari Google Asia Pasifik secara virtual dari Singapura, termasuk mantan Presiden Google Asia Pasifik, Scott Beaumont. Saksi‑saksi tersebut memberikan keterangan via teleconference, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum (JPU), pembela, terdakwa, serta publik berada di ruang sidang di Jakarta. Prosedur ini dipilih dengan alasan keterbatasan waktu dan ketersediaan saksi internasional.

Keberatan hukum: catat atau tidak catat keterangan daring?

Kami mencatat dua sudut pandang utama yang muncul. Pertama, menurut Kamilov Sagala, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (Peratin), majelis hakim seharusnya tidak serta‑merta mencatat keterangan saksi daring sebagai alat bukti penuh. Argumennya: keterangan saksi yang tidak hadir langsung di ruang sidang kehilangan nilai verifikasi nonverbal, integritas proses, dan keterlibatan semua pihak secara simultan. Kehadiran fisik memungkinkan hakim mengamati sikap, reaksi dan konsistensi saksi di hadapan semua pihak.

Argumen jaksa: prosedur dan administrasi terganggu

Dari sisi penuntut, JPU Roy Riady mengajukan keberatan atas tata cara pemeriksaan tersebut. Menurut JPU, mekanisme hukum acara belum dijalankan secara sempurna: tidak ada penetapan sidang yang disampaikan secara administratif ke pihak yang relevan, serta permintaan agar pemeriksaan diawasi aparat penegak hukum setempat tidak dipenuhi. JPU bahkan sempat meminta penundaan untuk memastikan keterlibatan resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura dalam koordinasi, namun permintaan itu tidak dikabulkan.

Pemeriksaan saksi dari luar wilayah yurisdiksi memerlukan kehati‑hatian terhadap prosedur hukum internasional. Normalnya, keterlibatan otoritas lokal di negara asal saksi—misalnya melalui permintaan bantuan hukum internasional atau koordinasi kedutaan—diharapkan untuk memastikan legitimasi proses dan kepatuhan terhadap aturan setempat. Ketidakhadiran langkah tersebut membuka ruang pertanyaan tentang apakah proses sudah memenuhi prinsip due process dan fair trial.

Potensi masalah nilai pembuktian

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti utama. Namun, bukan rahasia lagi bahwa pengadilan sangat memperhitungkan faktor kehadiran langsung: pemeriksaan silang yang efektif, pengamatan bahasa tubuh, dan respons spontan—semua ini menjadi bagian penilaian kredibilitas. Saat saksi hadir daring, elemen‑elemen tersebut terserap terbatas. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan menilai bobot keterangan, namun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dan meminta agar keterangan tidak dijadikan dasar putusan bila prosedur dianggap cacat.

Risiko contempt of court dan etika persidangan

Peratin bahkan menyinggung kemungkinan contempt of court—yaitu tindakan yang dianggap tidak menghormati lembaga peradilan—sebagai konsekuensi bila prosedur dianggap merendahkan kewibawaan pengadilan. Argumennya: menghadirkan saksi via daring tanpa koordinasi formal dapat diinterpretasikan sebagai melecehkan forum persidangan. Namun, label semacam ini harus dibuktikan secara objektif dan berhati‑hati agar tidak memperkeruh suasana peradilan.

Pandangan praktis: kapan pemeriksaan saksi daring layak dipakai?

Jika menghadirkan saksi fisik berisiko serius (kesehatan, keamanan) dan telah ada dasar hukum yang jelas untuk pemeriksaan jarak jauh.

Jika ada koordinasi administratif dan diplomatik yang kuat, misalnya persetujuan oleh perwakilan hukum negara asal saksi atau penetapan resmi melalui instruksi pengadilan.

Jika semua pihak—JPU, penasihat hukum, dan majelis hakim—sepakat mengenai tata cara pemeriksaan silang dan mekanisme verifikasi identitas saksi.

Tanpa kondisi tersebut, pemeriksaan daring dapat menuai keberatan substansial.

Implikasi bagi praktik pengadilan di Indonesia

Kasus ini menempatkan sorotan pada kebutuhan modernisasi hukum acara dan penegakan standar operasional saat melibatkan saksi lintas batas negara. Pengadilan Indonesia perlu memperjelas pedoman tentang penggunaan teknologi dalam persidangan internasional: kapan diperbolehkan, bagaimana mekanisme administrasi, serta langkah verifikasi yang wajib dilakukan untuk menjaga kredibilitas proses.

Saran prosedural untuk mencegah sengketa

Mensyaratkan adanya koordinasi diplomatik resmi (melalui KBRI/KJRI) bila saksi berada di luar negeri.

Mencatat dan membuat dokumen administratif yang lengkap: surat penetapan saksi, izin pemeriksaan jarak jauh, dan protokol pengamanan teknis.

Menetapkan aturan standar untuk pemeriksaan silang daring agar semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam kerangka hukum acara yang adil.

Khusus untuk perkara yang menyita perhatian publik seperti kasus Chromebook, transparansi dan ketepatan prosedural menjadi krusial. Meski teknologi membuka akses bukti lintas negara, prinsip‑prinsip dasar peradilan harus tetap dijaga agar putusan yang dihasilkan tak hanya sah secara formal, tetapi juga terpercaya di mata publik.