Skandal Umrah Hanania: Dugaan Penipuan Rp12,14 Miliar—Ribuan Calon Jemaah Gagal Berangkat, Ini Modusnya

Kerugian Dugaan Penipuan Hanania Travel Capai Rp12,14 Miliar: Kronologi, Modus, dan Dampak bagi Calon Jemaah

Kasus dugaan penipuan perjalanan umrah yang melibatkan Hanania Group kini menjadi sorotan setelah Direktur Utama PT Khasanah Tamma Internasional, Ahmad Syah Farhan (ASF), ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil penyidikan awal, kerugian yang sudah terverifikasi mencapai Rp4,2 miliar berdasarkan pemeriksaan 38 korban, namun laporan dari para calon jemaah menunjukkan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp12,14 miliar. Kasus ini menimbulkan kegelisahan di kalangan calon jemaah dan membuka sejumlah pertanyaan mengenai praktik biro perjalanan ibadah yang selama ini mengandalkan pemasaran lewat media sosial.

Awal kejadian: janji berangkat yang tak terpenuhi

Menurut keterangan resmi Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, persoalan berawal pada Februari 2026 ketika Hanania Group membuka paket umrah dan menerima pembayaran dari calon jemaah yang dijanjikan keberangkatan mulai Maret hingga Juli 2026. Lokasi operasi tercatat di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, yang menjadi kantor PT Khasanah Tamma Internasional selaku penyelenggara perjalanan.

Harga paket yang ditawarkan beragam, tercantum di akun Instagram @hananiagroup.id, dengan kisaran dari Rp29,9 juta hingga Rp46 juta. Namun ketika waktu keberangkatan tiba, banyak calon jemaah yang gagal berangkat pada jadwal yang dijanjikan. Ketika mereka menanyakan kejelasan, pihak travel tidak memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan dana yang telah diterima.

Modus penggunaan dana: aliran ke kebutuhan lain dan bayar influencer

Berdasarkan pengakuan beberapa korban dan hasil penyidikan awal, sebagian dana yang dikumpulkan dari calon jemaah diduga dialihkan untuk keperluan selain operasional umrah. Sebagian lagi disebut-sebut digunakan untuk membayar influencer sebagai strategi marketing. Polri mencatat adanya indikasi penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar paket umrah yang seharusnya diselenggarakan.

Praktik seperti ini menunjukkan celah pengawasan: pemasaran intensif lewat media sosial yang diikuti endorsement influencer dapat menciptakan kepercayaan cepat, namun tanpa pemeriksaan dan jaminan keuangan yang memadai, konsumen berisiko mengalami kerugian signifikan.

Korban dan respons kepolisian

Hingga laporan ke Polda Metro Jaya tanggal 28 Mei 2026, penyidik telah memeriksa 38 korban. Polda kemudian membuka posko pengaduan untuk memperlancar penanganan pengaduan para calon jemaah yang merasa dirugikan. Penyidikan masih berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti pendukung.

Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses hukum. Sementara itu, penyidik terus menelisik aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam skema penggunaan dana tersebut.

Dampak sosial dan psikologis bagi calon jemaah

Lebih dari kerugian finansial, korbanyang batal berangkat umrah menanggung dampak emosional yang besar. Persiapan fisik, mental, serta biaya tambahan yang telah dikeluarkan untuk persiapan perjalanan (vaksin, administrasi, perlengkapan) menjadi sia-sia. Banyak korban yang menyampaikan kekecewaan mendalam, merasa dimanfaatkan ketika mempercayakan dana dan harapan ibadah mereka kepada agen perjalanan.

Pemberdayaan konsumen: langkah preventif sebelum memilih biro perjalanan umrah

Periksa legalitas: pastikan biro perjalanan memiliki izin resmi dari Kementerian Agama dan dokumen legal perusahaan yang valid.

Cek rekam jejak: tinjau ulasan, testimoni, dan riwayat keberangkatan yang dapat diverifikasi.

Transparansi biaya: minta rincian biaya tertulis dan mekanisme pengembalian dana bila terjadi pembatalan.

Hindari pembayaran penuh tanpa jaminan: gunakan metode pembayaran yang dapat dilacak dan simpan bukti transaksi lengkap.

Waspadai pemasaran berlebih: endorsement influencer bukan jaminan legalitas atau integritas operasional.

Aspek hukum: ancaman pidana dan pemulihan aset

Penetapan ASF sebagai tersangka membuka jalan bagi proses hukum pidana, dengan kemungkinan pengenaan pasal penipuan atau penggelapan tergantung hasil penyidikan. Polisi juga tengah memburu dan memproses upaya penelusuran aset untuk kemungkinan pengembalian dana kepada korban. Namun proses ini bisa memakan waktu, dan besaran pengembalian dana tidak selalu sepadan dengan nilai kerugian yang dilaporkan.

Peran otoritas dan industri travel keagamaan

Kejadian ini menjadi peringatan bagi otoritas terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap biro perjalanan ibadah, terutama yang aktif di platform digital. Standar akuntabilitas, jaminan dana pelanggan (escrow) dan transparansi operasional perlu ditingkatkan agar kasus serupa dapat dicegah. Industri travel umrah juga harus mendorong praktik terbaik, sertifikasi, dan kebijakan proteksi konsumen yang lebih kuat.

Langkah selanjutnya untuk korban

Ajukan laporan resmi: korban yang belum melapor dianjurkan mendatangi posko pengaduan Polda Metro Jaya atau kantor kepolisian terdekat.

Kumpulkan bukti: simpan semua bukti pembayaran, konfirmasi pendaftaran, komunikasi dengan pihak travel, dan materi promosi yang ditampilkan.

Konsultasi hukum: pertimbangkan bantuan kuasa hukum untuk menilai opsi ganti rugi dan mendampingi proses hukum.

Koordinasi korban: membentuk komunikasi antar-korban dapat memperkuat proses pelaporan dan mempermudah verifikasi kerugian kolektif.

Situasi saat ini

Penyidikan masih berlangsung. Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi dan menelusuri bukti aliran dana, sementara korban menunggu perkembangan lebih lanjut dan kemungkinan pemulihan dana. Kasus Hanania Travel menjadi pengingat nyata bahwa kemudahan akses via media sosial harus dibarengi kehati-hatian konsumen dan regulasi yang kuat untuk melindungi jamaah dari praktik penipuan.