Stimulus Tiket Lebaran 100% PPN Ditanggung Pemerintah: Dudy Pastikan Maskapai Tak Rugi — Inilah Cara Kerjanya

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kebijakan stimulus tiket untuk momen Angkutan Lebaran 2026 tidak akan merugikan maskapai penerbangan. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Selasa malam, untuk meredakan kekhawatiran industri aviasi menyusul pengumuman program stimulus yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tiket murah selama periode mudik.

Apa inti kebijakan stimulus tiket?

Kebijakan stimulus digadang‑gadang meliputi beberapa instrumen fiskal dan operasional. Pemerintah menyiapkan skema yang pada dasarnya membebankan dukungan melalui kebijakan publik — bukan melalui pengurangan pendapatan maskapai. Di antara langkah yang disebutkan adalah relaksasi pajak dan penyesuaian komponen biaya operasional seperti tarif layanan bandar udara (handling) serta subsidi harga bahan bakar avtur.

PPN DTP dan perbandingan dengan Nataru

Salah satu poin paling mencolok adalah rencana PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pada masa mudik Lebaran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa besaran stimulus ini akan lebih besar dibanding dukungan yang diberikan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, di mana pemerintah hanya menanggung 6% PPN dan sisanya dibebankan ke konsumen. Saat ini aturan pelaksana stimulus masih disusun melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Bagaimana pemerintah meyakinkan maskapai?

Dudy menekankan bahwa seluruh langkah telah dirancang agar tidak mengganggu kelangsungan usaha penerbangan. Menurutnya, stimulus tidak berarti maskapai dipaksa menurunkan pendapatan; melainkan pemerintah akan menopang bagian yang diperlukan melalui belanja publik dan insentif fiskal. Dengan demikian, maskapai tetap menerima kompensasi atau pengurangan beban tertentu sehingga arus kas dan operasi tidak terganggu.

Manfaat bagi masyarakat dan potensi risiko

Manfaat: masyarakat berpotensi mendapatkan akses tiket lebih terjangkau pada masa puncak mudik, mengurangi tekanan biaya pada rumah tangga yang melakukan perjalanan pulang kampung.

Potensi risiko: jika implementasi stimulus tidak jelas atau terlambat, bisa timbul kebingungan di pasar tiket; selain itu, mekanisme pensubsidian harus transparan agar tidak menimbulkan beban fiskal tak terduga.

Langkah teknis yang diumumkan

Selain PPN DTP, pemerintah juga menyiapkan program diskon yang melintasi moda transportasi: potongan tiket kereta api, tiket angkutan laut, diskon angkutan darat, serta penyesuaian tarif jalan tol guna mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Pendekatan lintas‑moda diharapkan menjaga keterpaduan layanan bagi pemudik.

Sikap pemerintah terhadap stakeholder

Pemerintah mengaku telah berkomunikasi dengan pelaku industri terkait penyusunan skema stimulus. Dudy menyebut bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang hasil rinciannya harus dicermati oleh semua pihak, termasuk maskapai. Penekanan utama adalah stimulus harus membantu konsumen tanpa merusak keberlangsungan usaha transportasi udara.

Persiapan regulasi dan jadwal implementasi

Regulasi pelaksana stimulus masih digodok dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan ditargetkan rampung pada awal Februari — langkah administratif penting agar insentif dapat diberlakukan tepat waktu menjelang puncak penjualan tiket Lebaran.

Keseimbangan antara akses publik dan kelangsungan industri

Kebijakan ini menargetkan keseimbangan: memberikan masyarakat akses mobilitas dengan harga terjangkau sekaligus menjaga margin operasional maskapai. Dalam praktiknya, hal tersebut menuntut akurasi dalam perhitungan besaran subsidi, alokasi post‑fiskal, dan mekanisme pembayaran antar instansi pelaksana agar operator penerbangan tidak menanggung biaya yang seharusnya ditopang oleh negara.

Poin yang perlu diawasi kedepan

Kecepatan keluarnya PMK dan kejelasan mekanisme pembayaran insentif kepada penyelenggara jasa transportasi ;

Transparansi alokasi anggaran stimulus agar tidak menimbulkan kesan preferensi yang merugikan pihak tertentu ;

Kesiapan infrastruktur penjualan tiket lintas moda agar manfaat stimulus sampai ke konsumen tanpa gangguan teknis ;

Monitoring dampak fiskal dan evaluasi pasca‑implementasi untuk menilai efektivitas kebijakan terhadap mobilitas dan industri.

Dengan penjaminan bahwa beban tidak akan dipindahkan ke maskapai, pemerintah berharap kebijakan stimulus ini mampu meredam ketegangan antara kebutuhan masyarakat akan tiket lebih murah dan kebutuhan industri penerbangan untuk tetap sehat secara finansial. Kejelasan regulasi dan transparansi pelaksanaan akan menjadi kunci agar rencana ini berjalan sesuai tujuan.