Pembentukan Satgas Khusus Perjudian Online
Pada November 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Perjudian Online. Satgas ini melibatkan unsur:
- Mabes Polri sebagai koordinator pusat
- Polda di seluruh Indonesia untuk deteksi wilayah
- Direktorat Siber untuk analisis data digital
- Unit Tipidkor dan Reskrimsus untuk penyidikan dan penegakan hukum
Tujuan Satgas adalah memetakan jaringan judi online, menindak pemain dan bandar sampai ke akar organisasi.
Pelacakan Aset dan Transaksi Keuangan
Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melacak aliran dana ilegal. Beberapa langkah teknis yang ditempuh:
- Analisis laporan transaksi mencurigakan (TM) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
- Identifikasi rekening bank yang menerima setoran atau menyerahkan dana hasil judi.
- Koordinasi dengan bank untuk pemblokiran sementara rekening terkait.
- Audit silang data nasabah dengan pelaku terindikasi.
Hasilnya, polisi berhasil memblokir ratusan rekening dan menyita aset pelaku, mempersempit ruang gerak bandar online.
Pemblokiran Situs dan Akun Media Sosial
Untuk menutup akses ke platform perjudian, Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejak awal 2025:
- Lebih dari 186.000 situs judi online diblokir.
- Akun-akun Instagram, Telegram, dan Facebook yang mempromosikan taruhan secara aktif dihapus.
- Peluncuran portal pengaduan masyarakat untuk menambah daftar blokir secara real time.
Dengan membatasi jumlah situs dan akun yang dapat diakses, Polri berharap menurunkan angka pemain baru yang terjebak iklan judi online.
Metode Pelacakan Digital
Salah satu keunggulan Satgas Siber Polri adalah kemampuan melakukan forensik digital:
- Menelusuri jejak IP address pengguna saat mengakses situs judi.
- Menganalisis log server chat dan transaksi aplikasi live betting.
- Melakukan data mining pada grup-grup diskusi judi di media sosial.
- Memanfaatkan alat packet sniffer untuk merekam paket data mencurigakan.
Dengan cara ini, polisi dapat mengungkap identitas pemain dan mengembangkan jaringan ke bandar atau server di luar negeri.
Kerja Sama Internasional
Perjudian online seringkali melibatkan bandar asing. Polri menjalin koordinasi dengan lembaga penegak hukum negara tetangga:
- Interpol untuk penyelidikan lintas batas.
- Kepolisian Malaysia dan Singapura untuk penangkapan bandar beroperasi di wilayah mereka.
- Pertukaran informasi intelijen melalui ASEANAPOL.
Pada November 2024, operasi gabungan berhasil menahan sejumlah bandar di Malaysia dan menyita server yang melayani ribuan akun pemain Indonesia.
Penegakan Hukum Tanpa Toleransi
Kapolri menegaskan prinsip zero tolerance terhadap judi online:
- Polisi yang terlibat bermain atau melindungi bandar akan diproses kode etik hingga pemecatan.
- Pelaku utama bandar dihukum maksimal sesuai UU ITE dan KUHP.
- Penggerebekan jaringan taruhan digalakkan di kota-kota besar hingga perdesaan.
Hingga pertengahan 2025, Polri telah menangani lebih dari 6.000 kasus judi online dan menetapkan sekitar 4.500 tersangka, termasuk pengelola aplikasi dan agen lapangan.
Program Edukasi dan Pencegahan
Selain tindakan represif, Polri gencar melakukan upaya pencegahan:
- Workshop bersama tokoh agama dan pemuda untuk kampanye bahaya judi.
- Rumah pintar digital di sekolah untuk mengajarkan dampak kecanduan judi online.
- Bekerja sama dengan pemerintah daerah menyebar pamflet dan video edukasi di ruang publik.
Langkah ini ditujukan agar generasi muda lebih bijak memanfaatkan ruang digital dan terhindar dari jebakan platform judi.
Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapannya mundur bila terbukti terlibat dalam skema judi online. Pernyataan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas kepolisian. Beberapa poin komitmen:
- Prioritas utama Satgas adalah memutus rantai pendanaan ilegal.
- Setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti maksimal 72 jam
- Transparansi hasil operasi dipublikasikan dalam laporan bulanan.
Komitmen ini menjadi pijakan Polri untuk terus meningkatkan kapabilitas penanganan kejahatan siber dan perjudian online.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Perjudian online tidak hanya merugikan finansial individu, tetapi juga memicu masalah sosial:
- Ribuan keluarga mengalami krisis ekonomi akibat dana terkuras.
- Timbulnya konflik rumah tangga dan penurunan produktivitas kerja.
- Potensi kebocoran keuangan negara lewat transaksi ilegal skala besar.
Dengan sinergi antara penegakan hukum dan edukasi, Polri berharap menekan laju pertumbuhan industri gelap ini dan melindungi generasi masa depan.