WartaExpress

Terungkap! 800 Ribu Ha Sawit Sitaan ‘Dijual’ ke BUMN Tanpa Lelang, Uang Negara Rp33T Disikat?

Pada Kamis malam (31/7), Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi menyerahkan pengelolaan 833.413 hektare lahan sawit yang sebelumnya disita negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Keputusan ini diambil tanpa proses lelang dan dinilai “abu-abu” secara status hukum, sehingga memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan pemerhati tata kelola hutan dan keuangan negara.

Landasan Regulasi dan Mekanisme Serah Terima

Serah terima aset dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas PKH. Tugas satgas ini adalah menertibkan kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan sawit ilegal. Namun usai melewati proses penertiban, aset tidak dikembalikan ke Perum Perhutani atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melainkan langsung “dititipkan” ke Agrinas Palma tanpa tender.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menunjukkan belum ada sertifikat atas nama negara, sehingga status hukum lahan ini masih diragukan.

Kritik dari Indonesian Audit Watch

Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menyatakan kecewa bahwa lahan seluas 833.413 ha tak dilelang. Menurut perhitungannya:

“Apakah dana sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara?,” tanya Iskandar dalam konferensi pers di Bogor. Ia juga menilai Agrinas belum memiliki pengalaman mengelola hutan, tidak punya HGU, serta belum diuji publik.

Respon dan Mandat PT Agrinas Palma Nusantara

Ospin Sembiring, Direktur Operasi Agrinas, menegaskan mandat perusahaan bukan tanpa landasan. Ia menyebut:

Menurut Ospin, kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan KLHK sedang dirancang agar legalitas HGU dapat terpenuhi sesuai regulasi.

Isu Tata Kelola dan Rekomendasi Audit

IAW mendorong tiga langkah utama:

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset negara dan memastikan transparansi pengelolaan.

Potensi Ekonomi dan Tantangan Ke depan

Jika pengelolaan berlangsung sesuai target, lahan sitaan ini dapat menjadi penopang ketahanan energi nasional dan model perkebunan sawit berkelanjutan. Namun tantangan utama terletak pada:

Dengan peran strategis Agrinas, pemerintah berharap tata kelola industri sawit yang selama ini dikritik dapat diperbaiki, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Exit mobile version