Penyelundupan Timah di Bangka Belitung: Kondisi Terkini
Aktivitas penyelundupan timah di wilayah Bangka Belitung masih terjadi dengan frekuensi tinggi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, mencatat bahwa dalam setahun terakhir pihak kepolisian telah mengungkap 5–6 kasus penyelundupan timah besar-besaran. Rute utama yang digunakan para pelaku adalah pengiriman melalui jalur laut menuju Malaysia dan Singapura, memanfaatkan celah pengawasan di perairan dan pelabuhan kecil.
Pengejaran Hukum dan Penindakan
Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pertambangan serta perdagangan timah ilegal. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain:
- Operasi patroli laut terpadu bersama Bakamla dan KKP.
- Penggeledahan gudang penyimpanan timah di pulau-pulau kecil terdepan.
- Penangkapan bandar dan penyelundup jaringan lintas negara.
- Koordinasi dengan Interpol dan otoritas kepolisian di Malaysia–Singapura.
Langkah-langkah ini diharapkan menurunkan angka keberhasilan penyelundupan dan meningkatkan efek jera bagi para penjahat tambang.
Akar Masalah: Faktor Ekonomi
Bukan semata masalah hukum, persoalan penyelundupan timah juga dipicu oleh disparitas harga antara pasar domestik dan pasar internasional. Harga timah di luar negeri bisa mencapai 20–30% lebih tinggi dibandingkan harga patokan dalam negeri. Akibatnya, penambang rakyat yang kurang memiliki akses regulasi cenderung beralih menjual ke penyelundup demi keuntungan lebih besar.
Perbaikan Sistem Harga dan Tata Niaga
Brigjen Irhamni mengusulkan beberapa skema untuk menanggulangi isu ekonomi:
- Penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang kompetitif, mengikuti fluktuasi harga dunia.
- Pemberian insentif fiskal bagi tambang rakyat yang menyerahkan hasil ke perusahaan berizin.
- Penyederhanaan prosedur izin pertambangan rakyat (IPR) agar legalitas tambang lebih mudah diakses.
- Pembentukan lembaga pemantau harga dan rantai pasok timah nasional.
Dengan skema tersebut, diharapkan penambang skala kecil memperoleh penghasilan layak tanpa perlu melanggar aturan.
Tata Kelola Industri Timah Nasional
Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM telah menekankan pentingnya penataan industri timah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Polri berperan membersihkan rantai pasok dengan langkah:
- Wajibkan semua hasil tambang di wilayah PT Timah Tbk (TINS) disetorkan kepada perusahaan.
- PT Timah wajib membeli dari penambang rakyat sesuai harga pasar yang adil.
- Audit rutin izin pertambangan dan pelaporan hasil produksi ke Kementerian ESDM.
- Penerapan standar sertifikasi dan traceability hasil tambang hingga dilab.
Ruang lingkup penambangan rakyat yang sah di bawah IPR perlu dipisahkan dengan ketat dari kegiatan ilegal.
Peran PT Timah dan Korporasi
PT Timah Tbk, sebagai BUMN tambang, dituntut mengambil peran lebih aktif dalam membina penambang rakyat. Upaya korporasi yang diperlukan meliputi:
- Pemberian pelatihan teknis dan manajemen pertambangan skala kecil.
- Penyediaan fasilitas pengolahan awal agar kualitas timah terjaga.
- Pembiayaan modal kerja mikro untuk memperkuat usaha tambang rakyat.
- Penyusunan kemitraan bagi koperasi penambang untuk memperkuat bargaining power.
Fokus pembinaan ini akan menciptakan ekosistem pertambangan lebih berkelanjutan.
Sinergi Pemangku Kepentingan
Keberhasilan penegakan dan perbaikan tata kelola tergantung pada sinergi antara regulator, aparat penegak hukum, pemda, korporasi, dan masyarakat lokal. Langkah strategis yang harus dijalankan:
- Forum koordinasi lintas sektor antara Polri, KKP, Bakamla, dan Kementerian ESDM.
- Pembangunan pusat data terpadu untuk memantau pergerakan kapal dan hasil tambang.
- Kampanye sosialisasi peraturan tambang dan bahaya penyelundupan ke masyarakat pesisir.
- Pemberian penghargaan bagi aparat dan masyarakat yang berhasil menggagalkan penyelundupan.
Sinergi ini akan memperkuat keekonomian daerah serta kedaulatan sumber daya timah nasional.
Langkah Ke Depan
Polri menegaskan, pemberantasan penyelundupan timah bukan sekadar operasi penangkapan, melainkan bagian dari reformasi tata kelola pertambangan. Dukungan teknologi drone pengawas laut, pemanfaatan big data pelayaran, dan kolaborasi internasional menjadi agenda prioritas demi menutup celah penyelundupan. Dengan demikian, industri timah di Bangka Belitung dapat berkembang tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara serta masyarakat.