Tragedi Ibu Hamil di Papua: Prabowo Perintahkan Audit Total Pejabat & RS, Siapa yang Akan Dibongkar?

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit dan pejabat dinas kesehatan di Papua menyusul tewasnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil asal Kampung Hobong, Sentani, yang meninggal bersama janin dalam kandungannya setelah diduga ditolak perawatan oleh empat rumah sakit.

Perintah audit menyeluruh dari Istana

Perintah Presiden tersebut disampaikan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin malam (24/11). Tito mengungkapkan bahwa Jokowi menginginkan evaluasi total—bukan hanya pada aspek fasilitas medis, tetapi juga akuntabilitas pejabat yang terlibat dalam pelayanan kesehatan publik.

  • Audit akan mencakup rumah sakit negeri dan swasta di wilayah Papua.
  • Pejabat Dinas Kesehatan provinsi hingga kabupaten/kota akan diperiksa kompetensi dan integritasnya.
  • Kementerian Kesehatan telah mengerahkan tim teknis untuk audit lapangan di Jayapura.

Rincian langkah audit dan tim khusus Kemenkes

Mendagri menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah mengirimkan tim khusus ke Jayapura untuk melakukan audit teknis layanan kesehatan. Fokus audit meliputi standar operasional prosedur (SOP) triase pasien, ketersediaan fasilitas bedah darurat, dan kapasitas ambulans dalam merespon kondisi kritis.

  • Tim Kemenkes mengevaluasi catatan medis dan alur rujukan pasien antar rumah sakit.
  • Pemeriksaan fasilitas ruang operasi, stok obat-obatan, dan kesiapan dokter spesialis kandungan.
  • Verifikasi pelatihan dan sertifikasi tenaga medis serta petugas medis gawat darurat.

Kronologi penolakan dan rujukan berantai

Irene Sokoy dilarikan ke RS Dian Harapan Sentani pada Senin, 17 November 2025, setelah mengeluhkan nyeri hebat dan tekanan darah menurun. Dokter menyarankan operasi sesegera mungkin, namun sang pasien ditolak dengan alasan kekurangan kamar operasi. Rujukan dilanjutkan ke RSUD Abepura, kemudian ke RS Bhayangkara, sebelum akhirnya menuju RSUD Jayapura.

  • Ruangan bedah RSUD Abepura penuh sehingga operasi darurat tidak dapat dilakukan.
  • RS Bhayangkara meminta pasien menunggu stabilisasi lebih lanjut, ambulans diputar kembali.
  • Di perjalanan menuju RSUD Jayapura, Irene mengalami kejang-kejang dan mulut mengeluarkan busa.
  • Saat tiba di RS Bhayangkara untuk kedua kalinya, tim medis sempat melakukan CPR, tetapi pasien dan janin tidak terselamatkan.

Tugas Gubernur Papua dan pendampingan keluarga

Menindaklanjuti instruksi Presiden, Tito Karnavian juga telah memerintahkan Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk menemui langsung keluarga Irene Sokoy. Tugas Gubernur mencakup pemberian dukungan moral, pemulihan hak waris, serta pengawalan proses investigasi sehingga keluarga korban mendapat kejelasan dan rasa keadilan.

  • Gubernur diminta hadir di kediaman keluarga korban secepat mungkin.
  • Dinas Sosial Papua menyiapkan bantuan santunan dan akomodasi bagi keluarga selama proses audit.
  • Pemerintah provinsi mengkoordinasikan pendampingan psikososial untuk meringankan trauma keluarga.

Harapan perbaikan layanan kesehatan di Papua

Kasus kematian Irene Sokoy memantik kekhawatiran luas mengenai akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah terdepan NKRI. Langkah audit menyeluruh diharapkan menjadi momentum untuk:

  • Meningkatkan kapabilitas rumah sakit rujukan sehingga tidak terjadi penolakan pasien kritis.
  • Memperbaiki sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan ambulans dan jalur rute tercepat.
  • Memperkuat tata kelola Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dengan standar akuntabilitas yang ketat.
  • Memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan rutin dan penanganan gawat darurat sesuai protokol nasional.

Pemerintah pusat dan daerah kini berada di bawah sorotan publik untuk segera menerjemahkan perintah Presiden menjadi kebijakan nyata. Audit teknis dan pemeriksaan pejabat diharapkan menuntaskan akar masalah, mencegah tragedi serupa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Papua.