Update Tragis Banjir Sumatra: 921 Meninggal, 392 Hilang — Daerah Terisolasi dan 3,3 Juta Orang Terdampak

Update Terbaru Korban Banjir dan Longsor di Sumatra: Angka Meninggal Tembus 921, Ratusan Masih Hilang

BNPB kembali memperbarui data dampak bencana yang melanda wilayah Sumatra. Hingga Minggu malam, 7 Desember 2025, tercatat sebanyak 921 orang meninggal dunia dan 392 orang masih dinyatakan hilang. Tragedi ini memengaruhi sekitar 3,3 juta jiwa dan menyebabkan ribuan rumah rusak serta gangguan parah pada infrastruktur di banyak daerah.

Rincian korban dan sebaran provinsi

Data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatin BNPB) menunjukkan distribusi korban meninggal menurut provinsi sebagai berikut:

  • Aceh: 366 jiwa
  • Sumatera Utara: 329 jiwa
  • Sumatera Barat: 226 jiwa
  • Selain korban meninggal dan hilang, terdapat sekitar 5.000 orang yang dilaporkan luka-luka. Angka‑angka ini masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring proses pencarian dan pendataan di lapangan.

    Daerah terdampak parah dan wilayah terisolasi

    Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melaporkan kepada Presiden bahwa sejumlah kabupaten masih menghadapi kondisi berat dan akses yang terbatas. Dua kabupaten di Aceh — Bener Meriah dan Aceh Tengah — tercatat masih terisolasi dengan ratusan desa/gampong terdampak:

  • Bener Meriah: 232 desa/gampong terdampak
  • Aceh Tengah: 295 desa di 14 kecamatan terdampak
  • Beberapa wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini mulai dapat menerima bantuan melalui jalur darat, seperti Aceh Tamiang, meskipun jumlah desa terdampak masih signifikan (216 gampong).

    Upaya tanggap darurat dan prioritas penanganan

    Pemerintah pusat dan daerah bersama TNI‑Polri serta berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat upaya tanggap darurat. Langkah‑langkah yang menjadi prioritas saat ini antara lain:

  • Proses evakuasi dan pencarian korban hilang dengan memperhatikan keselamatan tim SAR;
  • Percepatan distribusi logistik—makanan, air bersih, dan kebutuhan medis—ke daerah terdampak;
  • Perbaikan akses darat dan penyediaan genset serta fasilitas tenaga untuk mendukung layanan publik;
  • Pendirian tenda pengungsian dan fasilitas kesehatan darurat untuk merawat korban luka dan mencegah penyebaran penyakit.
  • Masalah koordinasi dan tantangan di lapangan

    Suharyanto dan berbagai pejabat daerah menyoroti tantangan koordinasi sebagai salah satu hambatan utama pada fase awal tanggap darurat. Informasi yang belum sinkron antara pusat dan laporan lapangan memengaruhi penyaluran bantuan. Selain itu, infrastruktur yang rusak parah—jembatan putus, jalan terendam, dan aliran listrik padam—memperlambat akses bantuan ke titik‑titik paling terpencil.

    Resiko kesehatan dan ancaman wabah pascabencana

    Situasi pascabencana selalu rawan terhadap timbulnya penyakit menular. Dengan jumlah pengungsi yang besar dan sarana sanitasi terbatas, langkah pencegahan menjadi krusial. Pemerintah dan dinas kesehatan setempat perlu mempercepat layanan kebersihan, suplai air bersih, serta vaksinasi/penyuluhan untuk menghindari wabah. Penyediaan unit water treatment dan fasilitas kesehatan darurat menjadi prioritas sementara perbaikan infrastruktur berlangsung.

    Kerugian ekonomi dan dampak jangka panjang

    Selain korban jiwa, bencana ini meninggalkan dampak ekonomi yang signifikan. BNPB dan instansi terkait mencatat kerusakan pada lahan pertanian mencapai puluhan ribu hektare—yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat lokal dan pasokan pangan regional. Perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas publik lainnya juga memerlukan anggaran besar dan waktu pemulihan yang panjang.

    Langkah mitigasi dan rehabilitasi

  • Perencanaan relokasi pada titik‑titik rawan longsor atau banjir berulang;
  • Rehabilitasi infrastruktur kritis dengan prioritas pada akses logistik dan layanan dasar;
  • Penguatan sistem peringatan dini dan kampanye kesiapsiagaan masyarakat;
  • Reboisasi dan perbaikan sistem drainase untuk meminimalkan risiko longsor dan banjir di masa depan.
  • Akses bantuan dan peran berbagai pihak

    Pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya, termasuk personel, peralatan, dan dukungan logistik. Peran relawan, organisasi kemanusiaan, serta sektor swasta juga krusial untuk mempercepat distribusi bantuan. Sinergi antar lembaga — BNPB, TNI, Polri, BPBD provinsi/kabupaten, dan organisasi non‑pemerintah — harus terus dikuatkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara merata.

    Apa yang harus diperhatikan publik

  • Warga diminta tetap mengikuti arahan resmi dan menghindari penyebaran informasi tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan;
  • Donasi hendaknya disalurkan melalui kanal resmi yang transparan untuk menjaga akuntabilitas;
  • Masyarakat di wilayah aman diminta waspada dan bersiap membantu kerabat atau tetangga yang terdampak.
  • Data BNPB bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring berjalannya proses pencarian, evakuasi, dan pendataan di lapangan. Warta Express akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru terkait kebutuhan bantuan, status evakuasi, serta langkah‑langkah rehabilitasi yang dijalankan pemerintah dan mitra kemanusiaan.