SEMARANG – wartaexpress.com – Menyikapi beredarnya himbauan dari birokrasi di beberapa provinsi yang seakan memandang sebelah mata atas Program Pertades yang saat ini sedang disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh GM PT. MTI bersama tim sitacnya.
Telah ditemukan banyak himbauan, baik berupa surat maupun melalui Grup WA yang dilayangkan ke desa-desa melalui jalur birokrasi, yang pada intinya Kepala Desa dan BUMDes untuk tidak mendukung secara langsung maupun tidak langsung program Pertades yang dianggap tidak resmi menurut versi mereka.
“Namun di sisi lain birokrasi tersebut merekomendasikan program sejenis kepada bawahannya untuk mengambil program tersebut. Ada kepentingan apa di balik ini semua,” ujar Co. GM.
Maka A. Yahya selaku Co. GM PT. MTI mengambil langkah komunikasi langsung dengan rekan-rekan yang mengabdi di Istana Negara untuk menyampaikan polemik yang terjadi di beberapa provinsi khususnya di Jambi dan Bali.
Dengan harapan polemik antara birokrasi dan Program Pertades bisa tersampaikan langsung kepada Presiden RI, Kemendesa dan Kemendagri.
Alhasil 2×24 jam rekan dari Istana langsung merapat ke Kantor Pusat PT. MTI Semarang guna menindaklanjuti laporan dari Co.GM PT. MTI.
Setelah semua permasalahan yang terjadi di lapangan disampaikan Co. GM, maka rekan dari Istana akan segera melakukan klarifikasi kepada birokrasi untuk meluruskan pemahaman terkait legalitas serta visi-misi Program Pertades.
Sehingga tidak ada lagi anggapan Pertades itu tidak resmi dan tidak ada lagi himbauan yang seakan menjegal dan menghalangi desa untuk membuka unit usaha BBM legal milik BUMDes, serta memberikan pelayanan perijinan dengan mudah bagi desa yang ingin bekerjasama dengan manajemen Pertades.
Pada kesempatan itu hadir pula dua orang anggota DPRD dari Provinsi Lampung, sengaja berkunjung ke PT. MTI Semarang guna minta penjelasan program Pertades sekaligus study banding untuk dikembangkan di wilayahnya.
Direktur Utama dan Direktur Oprasional PT. MTI mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari pihak istana atas issu nasional Pertades yang terjadi di beberapa provinsi.
“Tujuan PT. MTI memprakarsai program Pertades ini adalah ingin menjalankan amanat Undang- Undang BPH Migas No.6 Tahun 2015, sehingga BUMDes bisa memiliki peluang bisnis BBM secara legal, yang selama ini hanya bisa dimiliki oleh para kapital,” ungkap Dir Ops PT. MTI.
Pertades tidak punya tujuan bersaing dengan SPBU Pertamina, tetapi justru ingin membantu Pemerintah supaya masyarakat yang jauh dari SPBU melalui unit-unit Pertades yang dibangun di titik terjauh dari SPBU.
“Jadi terasa lucu jika birokrasi seakan menghalangi langkah kami untuk membantu desa guna mendapat PADes. Seperti contoh pembuatan IMB di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, seakan dipersulit sehingga proses pembangunan tertunda. Ini maksudnya apa?” pungkasnya. (Yahya)
Discussion about this post