Latar Belakang Tawaran “Haji Tanpa Antre”
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur secara ketat melalui sistem kuota dan regulasi pemerintah. Setiap calon jamaah wajib mengikuti prosedur pendaftaran resmi, antrian yang telah ditentukan, serta melalui seleksi oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar. Namun akhir-akhir ini bermunculan iklan-iklan yang menawarkan program “Haji Tanpa Antre” atau “Haji Langsung Berangkat tanpa Tunggu”. Tawaran ini menjanjikan keberangkatan cepat, bahkan tanpa harus menunggu daftar tunggu resmi yang bisa mencapai puluhan tahun.
Peringatan Pemerintah kepada Calon Jamaah
Pada Selasa, 7 Oktober 2025, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ichsan Marsha, menyampaikan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak tergiur oleh iklan semacam itu. “Kami mengingatkan para calon jamaah untuk berhati-hati terhadap tawaran haji tanpa antre. Setiap proses penyelenggaraan haji telah diatur ketat dalam sistem kuota dan regulasi pemerintah,” ujar Ichsan dalam keterangan pers di Jakarta.
Peringatan ini sekaligus menegaskan bahwa hanya penyelenggara resmi dengan izin lengkap dari Kemenhaj yang berhak memfasilitasi keberangkatan haji. Setiap iklan atau promosi yang mengklaim dapat melewati antrian resmi berpotensi menyesatkan dan bisa menjadi modus penipuan.
Modus Operandi Tawaran Menyesatkan
Berdasarkan catatan Kemenhaj, terdapat beberapa trik yang kerap dipakai oknum ataupun PIHK tidak bertanggung jawab:
- Memanfaatkan visa pekerja (Visa Ummal) dengan janji akan diubah menjadi izin tinggal (iqomah) dan dokumen resmi haji seperti tasreh atau nusuk. Pada kenyataannya, dokumen tersebut hampir selalu palsu.
- Promo “umrah plus haji” setelah Ramadhan, di mana calon jamaah ditawarkan umrah awal dan dijanjikan akan tetap tinggal sampai musim haji. Padahal, dokumen mereka tidak diproses sesuai aturan, dan janji tersebut pun menipu.
- Pendaftaran melalui jalur lelang kuota haji khusus yang tidak resmi, di mana peserta membayar sejumlah besar uang dengan harapan mendapatkan kuota lebih cepat.
Kasus-Kasus Penipuan di Tahun-Tahun Sebelumnya
Ichsan Marsha juga mengungkap bahwa beberapa tahun terakhir Kemenhaj telah menerima sejumlah aduan korban penipuan. Rata-rata kerugian mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per jamaah. Contoh kasus:
- Seorang jamaah membayar lebih dari Rp 50 juta untuk “jalur cepat” haji, namun gagal berangkat dan dokumen tidak pernah muncul.
- Kelompok umrah-haji di satu PIHK yang ternyata tidak terdaftar resmi, sehingga calon jamaah kehilangan seluruh dana dan tidak jelas status keberangkatannya.
Apa Saja Regulasi Resmi Penyelenggaraan Haji?
Proses haji di Indonesia diatur melalui beberapa perundangan dan peraturan, antara lain:
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Keputusan Menteri Agama terkait kuota haji tiap daerah dan standar PIHK yang berwenang.
Setiap penyelenggara (PIHK) wajib memenuhi persyaratan perizinan, jaminan asuransi, serta memiliki sistem manajemen risiko yang jelas. Iklan dan promosi mereka juga harus memuat nomor izin resmi serta syarat dan ketentuan yang transparan.
Langkah Perlindungan Bagi Calon Jamaah
Berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan calon jamaah untuk terhindar dari penipuan:
- Periksa daftar PIHK resmi di situs Kemenhaj atau Kantor Kementerian Agama setempat.
- Selalu minta salinan izin penyelenggaraan dan dokumen resmi PIHK sebelum melakukan pembayaran.
- Hindari tawaran “tanpa antre” atau “langsung berangkat” yang tidak sesuai durasi kuota resmi.
- Bandingkan informasi kuota dan estimasi masa tunggu melalui saluran resmi Kemenhaj.
- Laporkan setiap modus mencurigakan ke call center Kemenhaj (nomor resmi) atau aparat penegak hukum.
Sanksi Bagi Pelanggar Izin Penyelenggaraan
Ichsan menegaskan bahwa Kemenhaj tidak akan ragu menindak tegas PIHK atau pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran izin serta praktik penipuan. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:
- Pencabutan izin penyelenggaraan haji khusus.
- Denda administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah.
- Proses hukum pidana bagi yang terbukti menyalahgunakan izin dan menipu masyarakat.
Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah, melalui Kantor Kementerian Agama wilayah, diharapkan aktif mengedukasi warganya mengenai mekanisme resmi haji. Sosialisasi dapat dilakukan melalui:
- Forum kelompok pengajian dan majelis taklim.
- Bimbingan ibadah haji pra-keberangkatan.
- Media sosial resmi Kemenag dan Kemenhaj.
Selain itu, masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia, ormas Islam, dan Lembaga Pengkajian Haji untuk mendapatkan informasi terpercaya.