BNPB melaporkan peningkatan signifikan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di 16 wilayah per 23 Oktober 2026. Data terbaru menunjukkan titik api muncul di Jawa, Sulawesi, Maluku Utara hingga Sumatra. Dalam upaya penanganan darurat, puluhan ribu personel gabungan dan ratusan armada udara dikerahkan untuk memadamkan api dan mengurangi dampak asap yang meluas.
Wilayah terdampak dan titik api terbaru
Berdasarkan rilis resmi BNPB, tambahan titik karhutla tercatat di beberapa kabupaten dan kota sebagai berikut:
Pemetaan lokasi ini menunjukkan geografi karhutla yang semakin meluas dan tidak lagi terfokus pada wilayah tradisional seperti Kalimantan dan Sumatra saja.
Skala kebakaran dan respons personel
Sejak 1 Januari hingga 23 Oktober 2026, BNPB mencatat total 2.204 kejadian bencana di seluruh Indonesia, dengan hidrometeorologi—termasuk karhutla—mendominasi. Untuk operasi karhutla saja, BNPB menyatakan telah menyiagakan puluhan ribu personel gabungan di lapangan. Beberapa rincian operasional yang disampaikan antara lain:
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan langkah taktis
BNPB mengintensifkan penggunaan teknik operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya untuk memicu hujan buatan di wilayah terdampak. Hingga laporan terakhir, sembilan sorti OMC telah dilakukan di Sumatra Selatan, dengan penyebaran sekitar 5.800 kg dry ice dan 1.800 kg garam untuk mendukung pembentukan awan hujan lokal. Selain OMC, operasi pemadaman manual dan mekanis terus berjalan, melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta dukungan helikopter water bombing.
Dampak luas dan urgensi penanganan
Karhutla membawa dampak luas: kerusakan ekosistem, kehilangan lahan, gangguan kualitas udara, hingga risiko kesehatan publik yang nyata. Asap karhutla juga menimbulkan masalah lintas batas yang berpotensi memengaruhi kualitas udara wilayah tetangga. BNPB menegaskan bahwa penanganan harus bersifat multidimensional—menggabungkan pemadaman, mitigasi kesehatan masyarakat, rehabilitasi lahan, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan ilegal.
Koordinasi antar‑instansi dan sumber daya
Penanganan karhutla melibatkan koordinasi intensif antara BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta lembaga swadaya masyarakat. BNPB juga mengalihkan sumber daya antar wilayah sesuai kebutuhan operasional, misalnya menambah satu helikopter water bombing dari Kalimantan dan Sumatra untuk memperkuat penanganan di Jawa Timur. Sinergi ini dinilai krusial mengingat skala kejadian yang menyebar.
Pencegahan dan langkah jangka panjang
Selain respons darurat, BNPB dan kementerian terkait menekankan pentingnya langkah pencegahan jangka panjang seperti:
Imbauan kepada masyarakat
BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi arahan evakuasi jika diperlukan, dan tidak melakukan pembakaran lahan. Masyarakat diminta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi memicu karhutla kepada otoritas setempat. Selain itu, bagi daerah terdampak asap tebal, disarankan memakai masker respirator standar dan membatasi aktivitas luar ruangan terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.
Monitoring dan perkembangan selanjutnya
BNPB berjanji untuk terus meng-update publik mengenai perkembangan penanganan karhutla dan kondisi cuaca. Pemantauan titik panas dan koordinasi respons akan terus ditingkatkan seiring evaluasi situasi di lapangan. Sementara itu, alokasi sumber daya tambahan dan dukungan dari pusat serta daerah menjadi kunci untuk menekan angka kejadian dan meminimalkan kerusakan lingkungan serta dampak sosial ekonomi.
