Kemenhut Kerahkan 12.880 Personel Gabungan untuk Padamkan Karhutla di Kalimantan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dengan mengerahkan total 12.880 personel gabungan. Operasi yang telah memasuki hari ke‑48 ini melibatkan unsur Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, TNI, Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya.
Rincian kekuatan personel dan sebaran provinsi
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Mustiko, menjelaskan bahwa dari total kekuatan tersebut, 758 personel Manggala Agni dikerahkan ke lapangan. Sebaran personel Manggala Agni menurut provinsi adalah sebagai berikut:
Selain itu, Kemenhut menyiagakan 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang berasal dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan untuk memperkuat area rawan di Kalbar dan Kalteng. Penambahan kekuatan ini ditujukan untuk mereduksi titik api yang masih aktif dan mencegah perluasan kebakaran ke wilayah pemukiman dan kawasan kritis.
Strategi penanganan: darat, udara, dan modifikasi cuaca
Operasi pemadaman dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan darat dan udara. Taktik yang diterapkan meliputi pemadaman langsung oleh tim darat, pembasahan lahan gambut, pembuatan sekat bakar, serta dukungan udara berupa patroli dan water bombing di titik‑titik yang sulit dijangkau oleh armada darat.
Sebagai upaya meningkatkan peluang hujan, Kemenhut juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga laporan terakhir, OMC telah dilakukan sebanyak 45 kali penerbangan dengan menyemai total 45 ton bahan semai untuk merangsang pembentukan awan hujan di wilayah terdampak.
Data luas kebakaran per provinsi
Berdasarkan data sementara yang dikonfirmasi Kemenhut, total luas kebakaran yang sudah teridentifikasi di Kalimantan mencapai puluhan ribu hektare. Rincian luas kebakaran menurut provinsi adalah sebagai berikut:
Angka‑angka ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi paling terdampak dalam kejadian karhutla kali ini, sehingga penempatan sumber daya dan prioritas operasi difokuskan pada wilayah tersebut.
Prioritas keselamatan personel dan rotasi tim
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa operasi yang panjang tetap memprioritaskan keselamatan petugas dan efektivitas tim. Untuk itu, Kemenhut menerapkan rotasi personel, pemeriksaan kesehatan rutin di lapangan, dan penguatan logistik seperti suplai air, bahan bakar, serta kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, upaya pembangunan sumur bor darurat di beberapa titik menjadi prioritas untuk memastikan pasokan air yang memadai bagi tim pemadam. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan personel dan mencegah insiden kesehatan pada barisan depan operasi.
Pencegahan dini dan peran masyarakat serta korporasi
Dalam menanggulangi karhutla, pencegahan dini menjadi elemen krusial. Kemenhut mengimbau pemerintah daerah, korporasi yang beroperasi di kawasan gambut, dan masyarakat setempat untuk memperketat pengawasan lahan, meningkatkan patroli, serta melaporkan titik api sekecil apa pun agar dapat ditanggulangi cepat.
Selain itu, Kemenhut mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan ilegal dan praktik pembakaran yang menimbulkan titik api. Penindakan terhadap pelanggaran ini akan dilanjutkan untuk memberikan efek jera dan mengurangi kejadian berulang di masa mendatang.
Dampak lingkungan dan sosial
Karhutla yang meluas membawa dampak serius terhadap kesehatan publik, kelestarian ekosistem, dan aktivitas ekonomi lokal. Kabut asap yang timbul meningkatkan angka kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan menganggu kegiatan sekolah serta produktivitas masyarakat. Sektor satwa liar juga mengalami kerugian ketika habitat terbakar atau rusak, dengan laporan temuan satwa yang mati atau terganggu di beberapa wilayah terdampak.
Koordinasi lintas lembaga dan rekomendasi ke depan
Penanganan karhutla di Kalimantan memerlukan sinergi kuat antarinstansi: Kemenhut, BNPB, TNI, Polri, pemerintah provinsi/kabupaten, serta organisasi masyarakat sipil. Ke depan, rekomendasi yang perlu terus dikuatkan meliputi:
Operasi darat dan udara terus berjalan intensif, namun keberhasilan jangka panjang menuntut langkah pencegahan berkelanjutan, penataan tata guna lahan yang lebih baik, dan partisipasi aktif semua pihak agar kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan pada musim‑musim berikutnya.
