Heboh! KPK Grebek Mandailing Natal, 6 Pejabat Terjaring OTT Kasus Proyek Jalan!

Latar Belakang OTT di Mandailing Natal

Pada Kamis malam, 26 Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa enam orang yang diduga terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan di wilayah tersebut diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Rincian Proyek Jalan dan Dugaan Korupsi

Dugaan korupsi berkaitan dengan dua skema proyek infrastruktur jalan:

Proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.

Program preservasi (pemeliharaan dan peningkatan kualitas) jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Dana yang digelontorkan untuk kedua skema tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecurigaan muncul setelah muncul indikasi mark up harga, pengalihan peruntukan anggaran, hingga manipulasi dokumen kontrak.

Proses Penangkapan dan Penyitaan Barang Bukti

Tim KPK, dipimpin oleh penyidik senior, melakukan penangkapan di beberapa titik strategis di Mandailing Natal. Menurut keterangan Budi Prasetyo:

Enam orang berhasil diamankan saat transaksi terkait anggaran proyek tengah berlangsung.

Seluruhnya langsung dibawa ke Jakarta tanpa interogasi di lokasi, untuk mencegah penghilangan atau kerusakan barang bukti.

Tim penyidik menyita dokumen kontrak, nota pembayaran, ponsel, serta perangkat elektronik lain yang diduga berisi bukti percakapan transaksi korupsi.

Penyitaan ini menjadi langkah awal bagi KPK untuk memetakan aliran dana dan mengidentifikasi pelaku utama jaringan korupsi di lingkungan PUPR dan PJN Sumut.

Siapa Saja yang Terseret OTT?

Sampai saat ini, identitas keenam orang yang diamankan belum diungkap lengkap oleh KPK. Namun, beberapa sumber menyebut mereka meliputi:

Pejabat eselon di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Pejabat teknis atau Kepala Seksi di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara.

Pihak kontraktor lokal yang mengerjakan proyek pembangunan dan preservasi jalan.

Pengumuman resmi identitas tersangka dan peran masing-masing akan disampaikan pada konferensi pers berikutnya setelah proses pemeriksaan awal di Jakarta selesai.

Dampak OTT terhadap Pembangunan Infrastruktur

Mandailing Natal menjadi wilayah yang sedang giat-giatnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar-daerah. OTT KPK ini memiliki beberapa implikasi langsung:

Penundaan skema pekerjaan yang tengah berjalan, karena proses lelang ulang atau evaluasi kontrak baru harus dilakukan untuk meminimalkan kerugian negara.

Pengetatan protokol pengawasan anggaran di seluruh dinas teknis, termasuk audit internal dan penguatan sistem e-procurement.

Penurunan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana publik di provinsi Sumatera Utara.

Secara jangka panjang, OTT diharapkan mendorong reformasi birokrasi di sektor PUPR dan PJN, sehingga praktik korupsi dapat diminimalkan dan proyek infrastruktur berjalan lebih akuntabel.

Langkah KPK Selanjutnya

Setelah membawa keenam orang ke Jakarta, KPK akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk:

Menggali konstruksi perkara: bagaimana aliran dana dari anggaran APBN diselewengkan.

Memeriksa bukti elektronik dan fisik untuk membuktikan keterlibatan pejabat dan kontraktor.

Menetapkan status hukum: tersangka, saksi, atau mungkin terdakwa setelah penyidikan selesai.

Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut, termasuk permintaan audit BPK atau audit proyek dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Pihak KPK menegaskan akan terbuka dalam memaparkan hasil penyidikan, sehingga publik dapat memantau proses penegakan hukum dan memastikan tidak ada intervensi yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi.

Peran Masyarakat dan Media

Keterlibatan masyarakat luas dan media masa menjadi penting untuk mendukung transparansi OTT ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Mengawasi jalannya persidangan dan publikasi dokumen resmi dari KPK.

Mendorong lembaga legislatif daerah dan pusat untuk melakukan kontrol anggaran yang lebih ketat.

Melaporkan dugaan proyek bermasalah melalui saluran pengaduan resmi, seperti aplikasi Lapor atau kanal internal KPK.

Dengan sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

Harapan untuk Pembangunan Bersih

Kasus OTT di Mandailing Natal ini memperlihatkan bahwa KPK tetap gencar membidik praktik korupsi di proyek publik, terutama yang menyentuh sektor vital seperti pembangunan jalan. Diharapkan, gelombang operasi ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat dan kontraktor agar memprioritaskan etika kerja, transparansi, dan akuntabilitas demi keberlanjutan program infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.