Industri Vape Minta Perlindungan Pemerintah: Tutupnya Bisnis Bisa Hancurkan Mata Pencaharian Jutaan Orang

Industri rokok elektronik (REL) nasional hari ini mengajukan permohonan tegas kepada pemerintah agar kebijakan yang menyasar peredaran narkotika dan perlindungan anak tidak malah menghancurkan mata pencaharian pelaku usaha serta pekerja legal di sektor vape. Aksi ini diwujudkan melalui konferensi pers yang dihadiri lima asosiasi pelaku industri — dari produsen, peritel, hingga asosiasi pekerja dan konsumen — yang secara bersama menandatangani pakta integritas untuk mendukung penegakan hukum tanpa menimbulkan efek samping sosial‑ekonomi yang besar.

Isi permohonan dan kekhawatiran utama

Poin utama yang disampaikan oleh perwakilan industri: kebijakan pelarangan total vape berisiko menelan korban ekonomi besar. Para pelaku usaha mengingatkan bahwa upaya penanganan penyalahgunaan vape untuk narkotika harus berbasis bukti, tepat sasaran, dan tidak memukul seluruh ekosistem REL yang legal. Mereka menekankan pentingnya diferensiasi antara produk dan pelaku ilegal dengan usaha yang telah terdaftar dan patuh pada regulasi.

Data ekonomi dan ketenagakerjaan yang dipaparkan

Dalam paparan terkoordinasi, asosiasi menyodorkan data dampak industri: lebih dari 7.000 pelaku usaha (produsen dan toko ritel), investasi terakumulasi sekitar Rp31 triliun, penerimaan cukai mencapai Rp2,8 triliun pada 2025, serta nilai ekspor mencapai sekitar USD 518 juta. Dari sisi ketenagakerjaan, mereka menyebutkan bahwa industri REL menyerap ratusan ribu hingga jutaan mata pencaharian secara langsung dan tidak langsung — angka yang kemudian menjadi argumen kuat agar kebijakan dibuat hati‑hati.

Pakta integritas dan komitmen sektor

Kelima asosiasi yang hadir — Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E‑liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) — menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama. Intinya: mereka siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menekan penyalahgunaan, memperketat rantai distribusi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Argumen perlindungan pekerja: potensi dampak sosial

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) menegaskan bahwa tekanan kebijakan yang terlalu keras berisiko menciptakan gelombang pengangguran. Banyak pekerja di sektor hulu hingga hilir tidak mudah dipindah ke sektor lain; penutupan usaha akan memengaruhi keluarga dan menambah beban sosial. Oleh karena itu, mereka meminta adanya upaya mitigasi — misalnya program relokasi kerja, bantuan pelatihan, atau kompensasi bagi pelaku usaha yang memang terkena dampak kebijakan.

Poin soal legalitas dan pengawasan: permintaan untuk pendekatan berbasis bukti

Industri juga menyerukan agar wacana pelarangan vape didahului kajian empiris, termasuk analisis biaya‑manfaat dan evaluasi dampak ekonomi serta sosial. Mereka mendorong penerapan pendekatan berlapis: memperkuat regulasi terhadap produk ilegal, meningkatkan pengawasan terhadap distribusi zat adiktif, dan memberlakukan sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan perangkat vape untuk menyelundupkan atau mengonsumsi narkotika.

Usulan solusi mitigasi dari pihak industri

  • Skema registrasi dan sertifikasi lebih ketat untuk produsen dan e‑liquid legal, agar produknya dapat dibedakan dari barang ilegal.
  • Penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemasok bahan baku dan jaringan distribusi gelap.
  • Program pendampingan komersial dan pelatihan SDM untuk membantu transisi jika terjadi pengetatan regulasi yang berdampak pada usaha kecil.
  • Dialog berkelanjutan antara pemerintah, kementerian terkait, dan perwakilan industri untuk merumuskan kebijakan yang proporsional.
  • Argumen ekonomi kontra kebijakan pelarangan total

    Para pelaku usaha menegaskan bahwa pelarangan total tidak hanya menghilangkan pendapatan bagi puluhan ribu pelaku usaha, tetapi juga mengurangi penerimaan negara dari cukai dan membahayakan ekspor yang telah dibangun. Mereka menekankan bahwa pendekatan komprehensif — yang memisahkan produk legal dari jaringan ilegal — jauh lebih efektif daripada solusi larangan menyeluruh yang cenderung memicu pasar gelap.

    Tantangan regulasi dan arah kebijakan publik

    Kini, wacana pelarangan vape kembali mengemuka di ruang publik, terutama karena kekhawatiran soal penyalahgunaan perangkat untuk konsumsi narkotika dan isu perlindungan anak. Pemerintah dihadapkan pada dilema: melindungi kesehatan masyarakat dan anak dari risiko zat adiktif, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja. Para asosiasi berharap bahwa langkah kebijakan akan didasarkan pada data, kajian dampak, dan penerapan solusi terarah terhadap aktor ilegal tanpa membunuh usaha legal.

    Pesan industri kepada pembuat kebijakan

    Inti permintaan yang disampaikan kepada pemerintah adalah satu: buat kebijakan yang proporsional, berbasis bukti, dan memperhitungkan dampak ekonomi‑sosial. Industri siap berkolaborasi dalam bentuk registrasi, pelaporan, dan program edukasi konsumen agar penggunaan produk legal tidak disalahgunakan. Mereka juga mendorong program sosialisasi tentang risiko narkotika pada komunitas pengguna vape dan penegakan hukum yang lebih tajam terhadap jaringan kriminal.

    Pada akhirnya, perdebatan soal regulasi REL di Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesehatan publik dan keberlangsungan ekonomi. Dialog intensif antara pemerintah, aparat penegak hukum, asosiasi industri, serta organisasi kesehatan menjadi langkah krusial untuk merumuskan kebijakan yang adil dan efektif.