Mayoritas Daerah Taat Larangan Kembang Api: Begini Malam Tahun Baru 2026 yang Penuh Empati

Mayoritas daerah patuh larangan kembang api: Kapolri puji perayaan Tahun Baru lebih tenang dan penuh empati

Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, banyak daerah di Indonesia memilih merayakan tanpa pesta kembang api besar-besaran. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kebijakan pelarangan pesta kembang api itu efektif dan dipatuhi oleh mayoritas pemerintah daerah serta masyarakat. Pilihan ini muncul sebagai bentuk solidaritas nasional terhadap korban bencana di Sumatra, sekaligus menandai pergeseran cara masyarakat merayakan yang lebih bernuansa kemanusiaan.

Apa kata Kapolri tentang pelarangan kembang api?

Dalam pemantauan situasi melalui teleconference dari Markas Polda Metro Jaya, Kapolri menegaskan bahwa dari sisi penegakan aturan dan pengawasan, larangan pesta kembang api berjalan sesuai harapan. Menurutnya, sikap pemerintah daerah yang memilih tidak menggelar kembang api turut mendorong kepatuhan publik. Ia menilai keputusan ini mencerminkan empati kolektif terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Kepatuhan mayoritas daerah dianggap menunjukkan kedewasaan pemerintahan daerah dalam menanggapi situasi bencana.

Larangan yang dikeluarkan Mabes Polri turut menekan potensi gangguan keamanan akibat kerumunan atau penggunaan material yang berbahaya.

Perayaan alternatif: doa bersama dan kegiatan sosial mendominasi

Alih-alih menyalakan kembang api, banyak daerah mengisi malam pergantian tahun dengan aktivitas yang lebih tenang dan berfaedah: doa bersama, penggalangan donasi, stan bantuan, dan kegiatan sosial lainnya. Kapolri mencatat adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan berorientasi sosial, baik di komunitas lokal maupun inisiatif pemerintahan setempat.

Doa bersama menjadi pilihan banyak masyarakat sebagai bentuk empati dan refleksi.

Kegiatan donasi dan bantuan sosial diarahkan untuk mendukung korban bencana di Sumatra.

Alasan di balik kebijakan: empati dan mitigasi risiko

Keputusan pemerintah pusat dan aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pesta kembang api muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan akibat banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatra. Kapolri menekankan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan publik, melainkan bentuk kepekaan nasional yang diperlukan dalam kondisi berkabung dan pemulihan pasca-bencana.

Mitigasi risiko: mengurangi kerumunan besar yang bisa memicu gangguan keamanan dan beban petugas keamanan.

Simbolis: menyalurkan energi publik ke kegiatan bantuan dan meringankan beban korban bencana.

Respons publik dan penerapan di lapangan

Menurut laporan yang dipantau oleh Kapolri, sebagian besar wilayah menunjukkan kedisiplinan tinggi. Di beberapa tempat masih ada perayaan kecil atau kegiatan pemantauan terkait keselamatan, tetapi insiden besar yang melanggar kebijakan tidak meluas. Aparat kepolisian daerah turut mengawal pelaksanaan aturan ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan perayaan berjalan aman dan teratur.

Penegakan: Polri tidak menerbitkan izin kembang api skala besar, sekaligus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik rawan.

Alternatif pengamanan: penyelenggaraan kegiatan terpusat seperti doa dan acara sosial dengan pengaturan protokol keselamatan.

Dampak positif bagi korban bencana

Peralihan fokus perayaan ke agenda sosial dan doa bersama membuka ruang bagi penggalangan bantuan lebih efektif. Dana dan tenaga yang biasanya digunakan untuk pesta kembang api sebagian dialihkan untuk kegiatan kemanusiaan, mulai dari distribusi logistik hingga program dukungan psikososial. Kapolri mencatat bahwa tindakan kolektif ini memberi sinyal kuat tentang solidaritas nasional.

Donasi terkoordinasi: banyak daerah melakukan aksi pengumpulan bantuan terstruktur untuk korban banjir dan longsor.

Dukungan moral: kegiatan doa bersama memberi dorongan moral bagi komunitas terdampak.

Tindak lanjut pemerintah dan peran daerah

Pemerintah pusat dan aparat kepolisian terus memantau perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan logistik korban bencana. Penekanan pada kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara konsisten bila situasi darurat memerlukan respons kolektif. Selain itu, komunikasi publik yang jelas dan sosialisasi kebijakan menjadi faktor penting agar masyarakat memahami alasan keputusan tersebut.

Koordinasi pusat-daerah: memastikan bantuan tiba tepat sasaran tanpa mengabaikan aspek keamanan publik.

Sosialisasi kebijakan: komunikasikan alasan pelarangan untuk mencegah salahpaham dan resistensi publik.

Apa yang bisa dipelajari untuk perayaan di masa mendatang?

Pergantian cara merayakan Tahun Baru 2026 memberi pelajaran penting: perayaan publik dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan kemanusiaan. Masyarakat dan pemerintah menunjukkan fleksibilitas dengan mengedepankan empati. Ke depan, skema perayaan yang lebih terkendali dan berorientasi sosial mungkin akan menjadi model baru, terutama saat negara menghadapi situasi darurat yang memerlukan solidaritas bersama.

Model perayaan alternatif bisa diadopsi pada kondisi serupa untuk menyeimbangkan suka cita publik dan kebutuhan kemanusiaan.

Pembuatan protokol acara publik yang fleksibel namun tegas dapat membantu mencegah potensi gangguan keamanan di masa depan.