Mayoritas daerah patuh larangan kembang api: Kapolri puji perayaan Tahun Baru lebih tenang dan penuh empati
Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, banyak daerah di Indonesia memilih merayakan tanpa pesta kembang api besar-besaran. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kebijakan pelarangan pesta kembang api itu efektif dan dipatuhi oleh mayoritas pemerintah daerah serta masyarakat. Pilihan ini muncul sebagai bentuk solidaritas nasional terhadap korban bencana di Sumatra, sekaligus menandai pergeseran cara masyarakat merayakan yang lebih bernuansa kemanusiaan.
Apa kata Kapolri tentang pelarangan kembang api?
Dalam pemantauan situasi melalui teleconference dari Markas Polda Metro Jaya, Kapolri menegaskan bahwa dari sisi penegakan aturan dan pengawasan, larangan pesta kembang api berjalan sesuai harapan. Menurutnya, sikap pemerintah daerah yang memilih tidak menggelar kembang api turut mendorong kepatuhan publik. Ia menilai keputusan ini mencerminkan empati kolektif terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
Perayaan alternatif: doa bersama dan kegiatan sosial mendominasi
Alih-alih menyalakan kembang api, banyak daerah mengisi malam pergantian tahun dengan aktivitas yang lebih tenang dan berfaedah: doa bersama, penggalangan donasi, stan bantuan, dan kegiatan sosial lainnya. Kapolri mencatat adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan berorientasi sosial, baik di komunitas lokal maupun inisiatif pemerintahan setempat.
Alasan di balik kebijakan: empati dan mitigasi risiko
Keputusan pemerintah pusat dan aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pesta kembang api muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan akibat banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatra. Kapolri menekankan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi kebebasan publik, melainkan bentuk kepekaan nasional yang diperlukan dalam kondisi berkabung dan pemulihan pasca-bencana.
Respons publik dan penerapan di lapangan
Menurut laporan yang dipantau oleh Kapolri, sebagian besar wilayah menunjukkan kedisiplinan tinggi. Di beberapa tempat masih ada perayaan kecil atau kegiatan pemantauan terkait keselamatan, tetapi insiden besar yang melanggar kebijakan tidak meluas. Aparat kepolisian daerah turut mengawal pelaksanaan aturan ini, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan perayaan berjalan aman dan teratur.
Dampak positif bagi korban bencana
Peralihan fokus perayaan ke agenda sosial dan doa bersama membuka ruang bagi penggalangan bantuan lebih efektif. Dana dan tenaga yang biasanya digunakan untuk pesta kembang api sebagian dialihkan untuk kegiatan kemanusiaan, mulai dari distribusi logistik hingga program dukungan psikososial. Kapolri mencatat bahwa tindakan kolektif ini memberi sinyal kuat tentang solidaritas nasional.
Tindak lanjut pemerintah dan peran daerah
Pemerintah pusat dan aparat kepolisian terus memantau perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan logistik korban bencana. Penekanan pada kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara konsisten bila situasi darurat memerlukan respons kolektif. Selain itu, komunikasi publik yang jelas dan sosialisasi kebijakan menjadi faktor penting agar masyarakat memahami alasan keputusan tersebut.
Apa yang bisa dipelajari untuk perayaan di masa mendatang?
Pergantian cara merayakan Tahun Baru 2026 memberi pelajaran penting: perayaan publik dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan kemanusiaan. Masyarakat dan pemerintah menunjukkan fleksibilitas dengan mengedepankan empati. Ke depan, skema perayaan yang lebih terkendali dan berorientasi sosial mungkin akan menjadi model baru, terutama saat negara menghadapi situasi darurat yang memerlukan solidaritas bersama.
