Pandu Sjahrir, Ketua Umum AFTECH, menegaskan bahwa tata kelola (governance) yang kuat merupakan fondasi mutlak bagi masa depan industri fintech Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Umum Anggota AFTECH 2026 di Soehana Hall, SCBD, Jakarta, yang turut dihadiri regulator dan pemangku kepentingan strategis seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia. Berikut analisis mendalam mengenai pesan Pandu, tantangan ekosistem fintech yang harus diatasi, serta langkah‑langkah konkret yang perlu ditempuh agar industri ini bisa benar‑benar “naik kelas”.
Pentingnya tata kelola di tengah fase baru fintech
Menurut Pandu, industri fintech tidak boleh lagi hanya mengejar inovasi dan ekspansi. Setelah lebih dari satu dekade perjalanan, pasar fintech Indonesia memasuki fase baru: beberapa perusahaan sudah mulai mencatatkan profitabilitas dan model bisnis menunjukkan tanda‑tanda kematangan. Namun kematangan ini harus dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan dan dapat dipercaya oleh publik.
Responsible innovation dan good governance harus berjalan beriringan. Inovasi tanpa pengelolaan risiko yang memadai berpotensi menimbulkan masalah sistemik—mulai dari kebocoran data, praktik bisnis eksploitatif, hingga risiko likuiditas pada platform yang berkembang terlalu cepat tanpa kontrol internal memadai.
Tantangan struktural: fragmentasi ekosistem
AFTECH mengidentifikasi salah satu tantangan utama: ekosistem keuangan digital yang masih terlalu terfragmentasi. Banyak pemain bergerak sendiri‑sendiri—mulai dari agregator layanan pembayaran, lender digital, fintech kredit alternatif, hingga platform investasi. Fragmentasi ini menyulitkan koordinasi dalam menghadapi risiko bersama dan menurunkan efektivitas pengawasan oleh regulator.
Kolaborasi sebagai kunci untuk “naik kelas”
Pandu menekankan tiga kata kunci yang harus dipegang: Integrate. Collaborate. Move faster. Integrasi arsitektur teknis dan standar operasional antara pelaku industri, kolaborasi erat dengan regulator, serta akselerasi implementasi best practice tata kelola dianggap langkah penting untuk meningkatkan skala dan dampak ekonomi fintech Indonesia.
Data dan kepercayaan publik: pondasi adopsi fintech
Kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai. Pandu menegaskan bahwa tanpa trust, penetrasi layanan fintech akan menghadapi hambatan signifikan. Untuk itu, praktik tata kelola yang transparan—meliputi kebijakan penggunaan data, mekanisme pengaduan konsumen, dan kepastian perlindungan dana pengguna—harus menjadi prioritas.
Profitabilitas sebagai tanda kematangan — dan ujian tata kelola
AFTECH mencatat bahwa sejumlah perusahaan fintech besar mulai mencapai profitabilitas setelah bertahun‑tahun fokus pada ekspansi. Ini sinyal positif bahwa model bisnis mulai berkelanjutan. Namun, profitabilitas juga menghadirkan ujian tata kelola: perusahaan yang menguntungkan cenderung menarik investasi besar dan perlu memastikan manajemen risiko serta praktik kepemimpinan yang matang agar pertumbuhan tidak mengorbankan prinsip etis atau stabilitas operasional.
Saran langkah konkret untuk industri
Ada beberapa langkah praktis yang bisa ditempuh untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat kenaikan kelas fintech Indonesia:
Peran regulator dan dukungan kebijakan
Dalam forum RUA AFTECH, hadirnya OJK, BI, Kemenkeu, dan Bappenas menunjukkan bahwa dialog industri‑regulator semakin intens. Peran regulator kritikal untuk menetapkan aturan yang mendorong inovasi namun sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendekatan berbasis prinsip—yang menyeimbangkan perlindungan konsumen, inovasi, dan efisiensi pasar—adalah arah yang diperlukan.
Data AFTECH: ukuran dan cakupan industri
AFTECH kini memiliki 208 perusahaan anggota yang menjangkau jutaan pengguna: 17,17 juta pengguna Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) dan 77,32 juta hit pada Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), serta memfasilitasi transaksi bernilai sekitar Rp2,11 triliun. Angka‑angka ini memperlihatkan skala ekosistem yang besar dan potensi dampak ekonomi yang signifikan jika tata kelola diperkuat dan diselaraskan.
Apa yang harus diantisipasi ke depan
Industri fintech Indonesia berada pada titik penting. Untuk benar‑benar ‘naik kelas’, selain aspek tata kelola, diperlukan juga peningkatan integrasi regional, pengembangan talenta teknologi dan kepemimpinan, serta kesiapan infrastruktur pembayaran dan identitas digital. Jika semua pemangku kepentingan bergerak sinergis, fintech Indonesia bisa menjadi pilar penting bagi inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi nasional.
