Spam dan scam telah berevolusi dari gangguan digital menjadi industri kejahatan yang terstruktur. Pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan hal ini: kerugian finansial yang tercatat mencapai sekitar US$500 juta atau Rp8,4 triliun. Sebagai jurnalis Warta, saya mencoba mengurai bagaimana fenomena ini berkembang, apa faktor pendorongnya, serta langkah nyata yang sedang dan perlu diambil oleh pemerintah, operator, dan masyarakat untuk menekan dampaknya.
Skala masalah: dari pesan sampah ke mesin kejahatan
Pada awalnya, spam hanya dianggap sebagai gangguan — iklan yang mengotori kotak masuk. Namun sekarang, pola operasional pelaku sudah jauh lebih canggih: kumpulan nomor, pembuatan skrip scam berulang, penggunaan VoIP dan layanan internasional untuk menyamarkan asal, hingga pembelian layanan registrasi nomor anonim. Ketika kegiatan ini dimonetisasi secara besar‑besaran, muncul ekosistem: penyedia layanan nomor, pengirim massal, pengolah data korban, hingga pencuci uang. Inilah yang disebut Wamenkomdigi sebagai “industri kejahatan siber”.
Faktor pendorong berkembangnya spam dan scam
Ada beberapa faktor yang membuat modus ini merajalela di Tanah Air:
Langkah kebijakan: registrasi biometrik sebagai pemutus rantai
Pemerintah telah menempuh satu langkah strategis: mewajibkan registrasi nomor seluler menggunakan verifikasi biometrik. Tujuan utamanya jelas — mengurangi kemampuan pelaku untuk berganti identitas dan menyamarkan jejak. Kebijakan tersebut juga diharapkan membantu operator memblokir registrasi fiktif sejak proses awal.
Namun, implementasi kebijakan biometrik harus diiringi jaminan perlindungan data dan mekanisme yang memudahkan pengguna benar‑benar mendaftar tanpa hambatan teknis. Tanpa infrastruktur administrasi yang matang, kebijakan ini berisiko membuat akses telekomunikasi menjadi rumit bagi segmen rentan.
Peran operator: dari proteksi jaringan hingga edukasi pelanggan
Operator telekomunikasi memegang peran krusial. Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), misalnya, melaporkan telah memblokir miliaran upaya spam dan mengaktifkan fitur proteksi bagi jutaan pengguna. Upaya teknis yang perlu diperkuat meliputi:
Selain aspek teknis, operator wajib mengintensifkan edukasi: memberi tahu pelanggan cara membaca tanda scam, tidak membagikan OTP, dan melaporkan nomor mencurigakan secara cepat.
Keterlibatan penegak hukum dan kerjasama internasional
Industri ini sering lintas batas negara—pelaku memanfaatkan server, gateway, dan rekening di luar negeri. Oleh karena itu penanganan efektif menuntut kerja sama internasional: berbagi intelijen, pemblokiran rute komunikasi lintas negara, dan kerja sama perbankan untuk memutus aliran dana hasil kejahatan. Di dalam negeri, koordinasi antarinstansi (Kemenkominfo, Polri, OJK, Bank Indonesia) harus disinergikan sehingga tindakan preventif dan represif berjalan beriringan.
Tanggung jawab masyarakat: literasi digital sebagai garis pertahanan pertama
Teknologi bisa memblokir banyak ancaman, tetapi edukasi pengguna tetap menjadi garis pertahanan utama. Beberapa langkah praktis bagi publik:
Ekonomi kejahatan: mengapa kerugiannya besar
Estimasi kerugian Rp8,4 triliun bukan angka kecil. Dampak finansial langsung hanyalah puncak dari masalah: hilangnya kepercayaan publik terhadap layanan digital, biaya tambahan bagi operator untuk pengamanan, serta beban sosial bagi korban yang kehilangan tabungan. Ketika episentrum ini tidak ditangani, biaya pemulihan jangka panjang bagi negara dan masyarakat bisa berlipat ganda.
Apa yang harus diprioritaskan sekarang
Untuk menekan laju industri penipuan, prioritas kebijakan harus jelas:
Ancaman spam dan scam adalah tantangan yang kompleks tetapi bisa diatasi jika semua aktor—negara, operator, penegak hukum, dan masyarakat—bergerak bersama. Untuk saat ini, fokus harus pada penguatan sistem pencegahan, penegakan hukum tegas, dan pendidikan publik yang masif agar kerugian ekonomi dan sosial dapat diminimalkan.
