Survei Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menyimpan modal politik yang cukup kuat: tingkat kepercayaan publik tercatat 63,2 persen. Namun data itu juga memperlihatkan tantangan nyata bagi kabinet saat ini—hanya 47 persen publik yang menyatakan puas terhadap kinerja menteri, sementara 41,8 persen menyatakan tidak puas. Dalam situasi seperti ini, reshuffle kabinet kembali muncul sebagai opsi yang didukung mayoritas publik (51,9 persen) untuk meningkatkan tingkat kepuasan pemerintahan.
Angka‑angka kunci dari survei
Survei yang dirilis Poltracking dan dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Hanta Yuda mencakup periode 14–20 Agustus 2026, dengan responden menyatakan sejumlah temuan utama:
Angka‑angka ini memperlihatkan adanya jarak antara kepercayaan terhadap pimpinan eksekutif (presiden dan wapres) dan penilaian terhadap kabinet secara individual.
Mengapa reshuffle dianggap solusi oleh publik?
Berdasarkan interpretasi Poltracking, reshuffle dipandang publik sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan melalui pengisian posisi strategis dengan figur yang dianggap lebih kompeten. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat mendukung langkah ini:
Peran strategis Menteri Koordinator menurut Poltracking
Hanta Yuda menekankan pentingnya peran menteri koordinator sebagai garda depan koordinasi lintas sektor. Posisi Menko dianggap krusial untuk menyerap, menyinergikan, dan menahan benturan isu-isu besar sehingga tidak langsung membebani Istana. Figur Menko yang kuat—tegas, responsif, dan berpengalaman—dapat menjadi penopang efektivitas pemerintahan, seperti yang pernah terlihat pada era sebelumnya.
Sektor ekonomi: jalan cepat meningkatkan kepuasan publik
Poltracking menilai bahwa perbaikan kinerja pada sektor ekonomi menjadi pintu masuk paling efektif untuk meningkatkan kepuasan publik. Beberapa hal yang menjadi fokus:
Jika pemerintahan dapat menunjukkan hasil nyata di bidang ekonomi, potensi peningkatan approval rating terbuka lebar.
Reshuffle: teknokratik atau politik?
Hant a Yuda menegaskan reshuffle sebaiknya tidak sekadar langkah politik untuk memuaskan kepentingan tertentu. Pergantian kabinet harus diarahkan untuk memastikan posisi strategis diisi oleh figur kompeten dengan legitimasi publik. Kriteria penerimaan publik perlu diutamakan di atas kompromi politik semata. Ini berarti pemerintahan dituntut menempatkan profesionalisme dan kapabilitas sebagai prioritas.
Dampak reshuffle terhadap stabilitas pemerintahan
Reshuffle memang berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan jika dilakukan tepat: mengganti menteri yang berkinerja buruk, memperbaiki koordinasi, dan menyegarkan agenda kebijakan. Namun ada risiko yang perlu diperhatikan:
Rekomendasi arah pembenahan kabinet
Catatan politik lokal: modal kepercayaan masih ada
Modal kepercayaan 63,2 persen memberi ruang politik bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah korektif tanpa kehilangan legitimasi signifikan. Namun kesempatan itu bersifat sementara: apabila pemerintah gagal menunjukkan perbaikan konkret, tekanan publik dan tuntutan reshuffle akan terus menguat. Dengan kata lain, momentum perbaikan harus dimanfaatkan segera dan terukur.
Reshuffle kini berada di persimpangan harapan publik dan realitas pemerintahan. Langkah politik yang tepat, dipadu dengan fungsi eksekutif yang profesional, dapat mengubah angka kepuasan menjadi dukungan jangka panjang. Pemerintah perlu menempatkan figur yang bukan hanya mampu berjanji, tetapi dapat menunjukkan hasil nyata bagi kesejahteraan rakyat.
